Sudarsono Soedomo
Ada satu kesalahpahaman yang sangat populer di republik ini: pemerintah dianggap makhluk paling dermawan di muka bumi. Setiap kali subsidi diumumkan, sebagian rakyat langsung terharu. Nada pemberitaannya pun sering seperti sinetron keluarga: pemerintah hadir, pemerintah peduli, pemerintah membantu rakyat kecil.
Padahal pertanyaan sederhananya jarang diajukan: uangnya dari mana? Pemerintah bukan pohon uang. Pemerintah tidak beternak rupiah di halaman belakang istana. Pada dasarnya, subsidi hanyalah mekanisme memindahkan beban dari satu kelompok masyarakat ke kelompok lain. Pemerintah hanya bertugas sebagai pengumpul dan distributor. Mirip panitia kurban, hanya skalanya triliunan.
Idealnya, subsidi memang bersifat intragenerasi. Kelompok yang lebih mampu membantu kelompok yang kurang mampu dalam generasi yang sama. Itu masih masuk akal secara moral maupun ekonomi. Orang kaya membayar lebih besar, masyarakat miskin mendapat perlindungan dasar, dan semua hidup dalam horizon sosial yang sama.
Masalahnya, kelompok yang paling mampu biasanya juga kelompok yang paling dekat dengan kekuasaan. Mereka punya konsultan pajak, akses regulasi, jaringan politik, bahkan kemampuan membuat kebijakan terdengar mulia padahal menguntungkan dirinya sendiri. Akibatnya, mencari orang kaya untuk benar-benar membayar subsidi kadang seperti mencari sandal jepit sebelah di sungai yang sedang banjir.
Karena kelompok kuat sulit disentuh, muncullah solusi paling praktis dalam dunia politik modern: pinjam uang. Di sinilah subsidi berubah menjadi seni memindahkan tagihan ke anak cucu. Politisi mendapat tepuk tangan hari ini, sementara generasi mendatang mendapat cicilan.
Ini skema yang sangat elegan secara politik. Bayangkan betapa nyamannya menjadi penguasa ketika orang yang membayar belum lahir atau belum cukup umur untuk demo di depan gedung DPR. Generasi masa depan tidak punya serikat pekerja. Tidak punya influencer politik. Tidak punya kanal YouTube untuk mengkritik APBN. Mereka bahkan belum dapat bikin utas panjang di media sosial.
Karena itu, utang sering terasa seperti dompet ajaib bagi pemerintah. Tinggal tekan tombol: subsidi jalan, bantuan sosial cair, harga ditahan, proyek diumumkan, popularitas naik. Tepuk tangan sekarang. Tagihan nanti.
Persoalannya, “nanti” itu akhirnya datang juga. Suatu hari negara mulai sibuk membayar bunga utang. Pajak naik perlahan. Ruang fiskal menyempit. Infrastruktur mangkrak. Anak muda sulit mendapat pekerjaan produktif. Tetapi elite politik tetap berbicara penuh percaya diri tentang “keberpihakan kepada rakyat”. Mirip kepala keluarga yang rajin mentraktir tetangga pakai kartu kredit anaknya. Secara moral tampak murah hati. Secara akuntansi agak kriminal.
Tentu tidak semua subsidi buruk. Subsidi vaksin, pendidikan dasar, gizi anak, transportasi publik, atau riset teknologi dapat menjadi investasi peradaban. Ada subsidi yang memang menghasilkan kapasitas produktif baru bagi masa depan. Tetapi subsidi konsumtif yang hanya menjaga ilusi kenyamanan politik berbeda cerita. Itu seperti memberi obat penahan nyeri kepada pasien sambil diam-diam menjual atap rumah sakit.
Karena itu, setiap kali mendengar kata “subsidi”, publik seharusnya mulai membiasakan diri bertanya lima hal sederhana: siapa menerima? siapa membayar? dibayar kapan? apakah produktif? dan siapa yang sebenarnya sedang mencari popularitas?
Sebab negara modern punya kemampuan luar biasa untuk membuat rakyat merasa sedang diberi hadiah, padahal sebenarnya sedang diwarisi tagihan.
Boleh jadi, definisi paling akurat dari politik kontemporer bukan lagi “dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat”, melainkan: “dari generasi mendatang, oleh pemerintah hari ini, untuk elektabilitas sementara.”