DEPOK, PIJARNUSA COM – Di ruang pelayanan yang masih menumpang gedung pemerintah kota, tujuh petugas Kementerian Haji dan Umrah Kota Depok sudah sibuk menyusun skenario untuk melayani sekitar 10.000 calon jamaah haji 2027.
Tantangannya berlapis: menekan Biaya Perjalanan Ibadah Haji, menambah jumlah personel, hingga pindah ke kantor baru.
Persiapan itu dibahas saat Komisi VIII DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Depok, Jumat (11/9/2026).
BPIH 2027 Masih Didorong Turun Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Depok, Fauzan, mengatakan salah satu agenda utama bersama Komisi VIII adalah membahas BPIH 2027.
“Ini membahas persiapan pelaksanaan haji 2027. Kami sampaikan progres sampai hari ini, juga evaluasi dari tahun sebelumnya,” ujar Fauzan.
Usulan awal BPIH dari pemerintah sebesar Rp107 juta kini sudah masuk pembahasan Panja Komisi VIII. Menurut Fauzan, angkanya sudah mulai turun, tapi DPR masih mendorong agar bisa ditekan lagi.
“Catatan DPR RI dari pengajuan Rp107 juta tadi sudah diperjuangkan dan sudah mulai menurun. Tapi masih ingin ditekan lagi. Mudah-mudahan dapat angka terbaik, secara operasional bisa berjalan lancar dan jamaah juga terkendali,” katanya.
Setelah DPR dan pemerintah sepakat, angka final BPIH akan ditetapkan melalui Keputusan Presiden.
Bagi warga Depok, ini kabar penting. Dengan masa tunggu haji yang kini diseragamkan secara nasional di 26 tahun, setiap selisih biaya menentukan apakah keluarga bisa berangkat lebih cepat atau harus menunda.
Apresiasi untuk Depok, Tapi SDM Masih Tipis.
Dalam pertemuan itu, Kota Depok mendapat apresiasi dari Komisi VIII karena respons cepat.
“Depok mendapatkan apresiasi karena respons cepat dari Pak Wali Kota. Sejak diresmikannya Kementerian Haji dan dilantiknya kami sebagai kepala kantor, beliau langsung memfasilitasi keberadaan gedung ini,” ujar Fauzan.
Gedung yang dipakai saat ini memang belum permanen. Fauzan menyebut Pemkot Depok sudah menjanjikan kantor yang lebih independen di kawasan Terminal Jatijajar, tepatnya di area Masjid Dhuyufurrahman. Target pindah: 2027.
Namun di balik rencana gedung baru, ada persoalan klasik: kekurangan SDM.
“Kita tipologi A, jadi idealnya 30 orang. Posisi saat ini baru tujuh orang, sudah termasuk pejabatnya,” kata Fauzan.
Dengan tujuh orang, mereka harus menangani pendaftaran, bimbingan manasik, verifikasi dokumen, hingga koordinasi dengan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji.
Proses penambahan SDM disebut sudah berjalan lewat mutasi dari Kemenag dan instansi lain. Fauzan juga membuka peluang rekrutmen untuk masyarakat umum jika ada formasi baru di Kementerian Haji dan Umrah.
“Meski dengan keterbatasan personel, kami tetap berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tegasnya.
Tiga PR Besar Menuju 2027. Bagi Fauzan, kunjungan Komisi VIII bukan sekadar seremonial. Ini momentum mengevaluasi haji tahun lalu dan mengunci strategi 2027.
Ada tiga pekerjaan rumah besar: Mengawal BPIH agar tidak memberatkan jamaah, Memperkuat SDM agar layanan tidak tersendat, Memastikan gedung baru di Jatijajar terealisasi agar pelayanan lebih representatif
Di Depok, antrean panjang dan biaya yang fluktuatif selalu jadi dua keluhan utama calon jamaah.
Kini, dengan adanya Kementerian Haji dan Umrah yang berdiri sendiri, harapannya layanan bisa lebih fokus dan cepat.
“Kami ingin jamaah Depok merasakan layanan yang lebih baik. Itu amanat kami,” tutup Fauzan.
Sambil menunggu Keppres BPIH turun dan gedung baru selesai, tujuh petugas di kantor Depok itu tetap bekerja. Menyiapkan haji 2027, satu berkas demi satu berkas. (Wismo)