JAKARTA – Ketua MPR RI ke-15 sekaligus Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan KADIN Indonesia, Bambang Soesatyo, menegaskan ketahanan nasional hari ini tidak bisa lagi diukur hanya dari jumlah pasukan dan persenjataan.
Menurutnya, ketahanan kini juga ditentukan oleh kemampuan negara menjaga ekonomi, energi, pangan, teknologi, rantai pasok, data, dan industri strategis agar tetap berjalan saat terjadi krisis.
“Perang modern tidak selalu diawali tembakan. Bisa dimulai dari embargo teknologi, gangguan rantai pasok, serangan siber, perang dagang, disinformasi, hingga tekanan ekonomi,” ujar Bamsoet saat memimpin Rapat Pleno Koordinator Bidang Polhukam KADIN Indonesia di Gedung KADIN, Jakarta, Rabu (9/9/2026).
Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar itu menyebut ketahanan ekonomi, kenyamanan berusaha, dan industri pertahanan adalah satu ekosistem keamanan nasional. Negara dengan ekonomi rapuh akan kesulitan mempertahankan kekuatan militernya. Sebaliknya, ekonomi kuat tanpa pertahanan memadai juga rentan terhadap tekanan eksternal.
“Indonesia harus membangun ketahanan nasional sebagai ekosistem yang utuh. Ekonomi yang kuat butuh keamanan dan kepastian berusaha. Negara yang berdaulat butuh industri pertahanan yang berdiri di atas kaki sendiri. Ketiganya adalah fondasi Indonesia yang kuat, mandiri, dan disegani,” katanya.
Lihat ekonomi dan pertahanan sebagai satu paket
Bamsoet yang juga pernah menjabat Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR ke-7 ini menjelaskan, ekonomi rapuh membuat negara kesulitan membiayai modernisasi pertahanan, menjaga kesiapan alutsista, memenuhi logistik, dan mempertahankan industri strategis saat ditekan dari luar.
Data terbaru menunjukkan fondasi ekonomi masih kuat. BPS mencatat ekonomi Indonesia semester I 2026 tumbuh 5,45% year on year. Pada kuartal II 2026, pertumbuhan 5,29% yoy dengan PDB atas dasar harga berlaku Rp6.552,1 triliun.
Di sisi investasi, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mencatat realisasi semester I 2026 sebesar Rp1.010,6 triliun. Angka itu naik 7,2% yoy dan sudah 49,5% dari target nasional 2026 sebesar Rp2.041,3 triliun. Investasi tersebut menyerap 1.448.862 tenaga kerja.
“Besarnya investasi penting, tapi pertanyaan strategisnya: seberapa besar itu memperkuat kemampuan nasional. Kita butuh investasi yang ciptakan lapangan kerja, naikkan nilai tambah, bangun industri nasional, kuatkan rantai pasok, transfer teknologi, dan kurangi ketergantungan strategis,” tegas Bamsoet.
Kepastian usaha bagian dari keamanan nasional
Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menambahkan, dunia usaha butuh kepastian hukum, kepastian kontrak, perizinan sederhana, kepastian hak atas tanah dan aset, konsistensi kebijakan pusat-daerah, kepastian perpajakan, perlindungan data, keamanan siber, serta bebas dari pungutan liar dan kriminalisasi.
Pemerintah menargetkan realisasi investasi 2027 sebesar Rp2.322 triliun, naik 13,8% dari target 2026. BKPM menjadikan kepastian perizinan, percepatan konstruksi, dan penyelesaian hambatan di lapangan sebagai tiga fokus utama. Sistem OSS juga terus diintegrasikan dan kini sudah terhubung dengan 18 kementerian dan lembaga.
Implementasi KBLI 2025 di OSS juga berjalan. Pelaku usaha bisa melakukan konversi dari KBLI 2020 ke KBLI 2025 untuk menyesuaikan data dan kegiatan usaha.
“Langkah ini harus dikawal sampai terasa di pelaku usaha. Keamanan berusaha harus jadi ukuran daya saing. Pengusaha harus merasa aman bangun pabrik, beli mesin, rekrut tenaga kerja, kembangkan teknologi, dan perluas bisnis di Indonesia,” jelas Bamsoet.
Ubah paradigma pertahanan
Dosen pascasarjana Universitas Borobudur, Universitas Pertahanan, dan Universitas Jayabaya ini mendorong perubahan paradigma di bidang pertahanan. UU Nomor 16 Tahun 2012 sudah menempatkan industri pertahanan sebagai instrumen kemandirian.
Ukuran keberhasilan pengadaan, kata dia, tidak boleh berhenti pada jumlah pesawat, kapal, atau kendaraan tempur yang dibeli. Pemerintah harus mengukur penguasaan teknologi, kemampuan produksi komponen, kompetensi insinyur, ketersediaan suku cadang, kemampuan MRO, serta ketahanan sistem saat terjadi embargo.
Penguatan Integrated Logistic Support yang mencakup pemeliharaan, pasokan, pelatihan, MRO, dokumentasi teknis, SDM, dan pengelolaan siklus hidup menjadi kunci.
Contohnya modernisasi pesawat C-130H A-1319 di dalam negeri oleh GMF bersama PT Dirgantara Indonesia, termasuk penggantian Center Wing Box dan peningkatan avionik. Itu bukti bahwa pemeliharaan dan upgrade juga bagian dari kedaulatan teknologi.
“Merakit di dalam negeri belum otomatis berarti menguasai teknologi. Kemandirian terlihat saat kita mampu pahami desain, buat komponen penting, kembangkan software, lakukan pemeliharaan dan upgrade, serta hasilkan generasi teknologi berikutnya,” pungkas Bamsoet.