(Oleh: R. HAIDAR ALWI – Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI) sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB)
Jakarta, 11 Agustus 2026 – Presiden Prabowo Subianto patut meningkatkan rencana pemberian tanda kehormatan kepada Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dari Bintang Mahaputera menjadi Bintang Republik Indonesia Utama.
Usulan ini bukan sanjungan personal dan bukan pula penilaian bahwa Polri telah bebas dari seluruh kekurangan.
Dasarnya adalah ukuran yang jauh lebih objektif. Mulai dari keluasan pengabdian, bobot tanggung jawab, keberlanjutan hasil, keberanian mengambil risiko, hingga pengakuan nasional dan internasional yang terhimpun sepanjang kepemimpinannya.
Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, Bintang Republik Indonesia diberikan kepada mereka yang berjasa sangat luar biasa bagi keutuhan, kelangsungan, dan kejayaan negara.
Bintang Republik Indonesia Utama merupakan kelas ketiga dalam keluarga Bintang Republik Indonesia dan kedudukannya lebih tinggi daripada seluruh kelas Bintang Mahaputera.
Karena itu, ukuran yang harus digunakan bukan apakah seorang pejabat telah bekerja sesuai tugasnya, tetapi apakah pengabdiannya menghasilkan dampak lintas sektor yang bernilai strategis bagi negara.
Rekam jejak Listyo Sigit memenuhi ukuran tersebut. Di bawah kepemimpinannya, Polri tidak hanya menjaga keamanan, menegakkan hukum, dan memelihara ketertiban.
Polri dikerahkan menghadapi pandemi, mengamankan pemilu, menekan terorisme dan peredaran narkotika, memperkuat ketahanan pangan, membangun layanan gizi, serta mendukung agenda sosial-ekonomi pemerintah.
Tugas kepolisian telah dibawa keluar dari batas konvensional tanpa meninggalkan fungsi utamanya sebagai penjaga keamanan dalam negeri.
Bukti paling mutakhir terlihat pada ketahanan pangan. Sekretariat Kabinet mencatat Indonesia mencapai swasembada pangan pada 2025, hanya dalam satu tahun dari target empat tahun yang ditetapkan pemerintah.
Produksi beras nasional mencapai 34,71 juta ton, meningkat 4,09 juta ton atau 13,36 persen dibandingkan 2024. Indonesia membukukan surplus beras 3,52 juta ton dan tidak melakukan impor beras konsumsi sepanjang 2025.
Cadangan beras Perum Bulog pada akhir 2025 mencapai 3,24 juta ton dan sempat menyentuh 4,2 juta ton, level tertinggi sepanjang sejarah pengelolaan pangan nasional. Nilai Tukar Petani mencapai 125,35, tertinggi dalam 25 tahun terakhir. Ekspor pertanian selama Januari–Oktober 2025 mencapai Rp629,7 triliun atau tumbuh 33,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Data tersebut menunjukkan bahwa ketahanan pangan telah berubah dari slogan menjadi kapasitas produksi, cadangan, pendapatan petani, dan daya saing ekspor yang dapat dihitung.
Capaian swasembada tentu merupakan hasil kerja kolektif petani, kementerian, pemerintah daerah, TNI, Polri, Bulog, badan usaha, dan berbagai unsur masyarakat. Tidak tepat mengklaim Polri sebagai pelaku tunggal.
Namun, sama kelirunya apabila kontribusi Polri dihapus dari rangkaian kerja nasional yang memungkinkan capaian tersebut terwujud.
Polri juga mengoordinasikan panen jagung kuartal kedua 2025 di lahan seluas sekitar 344.000 hektare dengan potensi produksi 1,78 juta hingga 2,54 juta ton. Gerakan itu dilaksanakan serentak melalui 36 kepolisian daerah, berpusat di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat.
Polri juga membangun 18 gudang ketahanan pangan untuk membantu penyerapan, penyimpanan, dan menjaga kesinambungan hasil produksi petani.
Angka tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan Polri memiliki skala nasional dan keluaran yang dapat diukur, bukan kegiatan simbolis untuk kebutuhan seremoni.
Arti strategis kontribusi itu terletak pada kemampuan Kapolri mengubah jaringan teritorial kepolisian menjadi tenaga penggerak program negara.
Polda, polres, dan polsek berada sampai ke daerah produksi. Jaringan tersebut dapat mempertemukan petani, pemerintah daerah, Bulog, penyuluh, dan pelaku usaha; mengawasi distribusi pupuk dan hasil panen; mencegah penimbunan; serta menjaga agar komoditas pangan tidak terganggu oleh praktik ilegal.
Dalam negara kepulauan sebesar Indonesia, kemampuan menggerakkan organisasi sampai tingkat lokal adalah aset strategis yang tidak dimiliki banyak lembaga.
Keterlibatan itu berlanjut ke program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sampai Mei 2026, Polri mempunyai portofolio 1.376 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Sebanyak 736 SPPG telah beroperasi, 172 memasuki persiapan operasional, dan 468 berada dalam tahap pembangunan.
Jika seluruhnya beroperasi, fasilitas tersebut diproyeksikan melayani 3,44 juta penerima manfaat dan menyerap 68.800 tenaga kerja. Sebanyak 33 SPPG dibangun di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar.
Dampaknya menjangkau anak sekolah, ibu hamil, keluarga penerima manfaat, tenaga kerja lokal, pemasok bahan pangan, petani, peternak, dan pelaku usaha kecil di sekitar dapur pelayanan.
Keamanan manusia tidak hanya ditentukan oleh rendahnya angka kejahatan, tetapi juga oleh kemampuan negara memastikan rakyat tidak kelaparan, anak memperoleh gizi, dan masyarakat memiliki akses terhadap layanan yang menentukan kualitas hidupnya.
Presiden Prabowo sendiri telah memberikan penilaian yang sangat kuat. Dalam peresmian dan peletakan batu pertama 1.179 SPPG serta 18 gudang ketahanan pangan Polri pada 13 Februari 2026, Presiden menyatakan bangga dan puas atas kinerja Kapolri.
Presiden juga menegaskan bahwa keamanan berawal dari kebebasan rakyat dari rasa lapar. Pernyataan resmi Presiden itu penting karena mengakui bahwa kerja Polri telah menghasilkan dimensi keamanan yang lebih luas daripada patroli dan penindakan pidana.
Kinerja tersebut bukan prestasi yang baru muncul pada 2025. Ketika Listyo Sigit dilantik sebagai Kapolri pada 27 Januari 2021, Indonesia sedang menghadapi pandemi Covid-19, tekanan ekonomi, pembatasan mobilitas, serta ancaman disinformasi dan keresahan sosial.
Polri kemudian mengerahkan 54.482 personel sebagai vaksinator pada 4.504 titik di 34 polda untuk mendukung target satu juta vaksinasi per hari.
Hingga September 2021, Polri dilaporkan telah membantu mendistribusikan 36.729.982 dosis vaksin dan melayani vaksinasi bagi sekitar 22 juta orang melalui ribuan vaksinator serta 2.105 gerai Vaksinasi Presisi. Sebanyak 52 rumah sakit Bhayangkara juga ditingkatkan kapasitasnya. Sepanjang 2021, layanan vaksinasi yang didukung Polri mencapai lebih dari 30 juta dosis.
Dalam kondisi darurat kesehatan, Kapolri menggunakan kekuatan organisasi kepolisian untuk menyelamatkan nyawa dan membantu negara memulihkan aktivitas sosial-ekonomi.
Ujian berikutnya adalah Pemilu 2024, salah satu pemilu terbesar dan paling rumit di dunia. Melalui Operasi Mantap Brata, Polri mengerahkan 261.695 personel selama 222 hari, sejak 19 Oktober 2023 sampai 20 Oktober 2024.
Pengamanan mencakup masa kampanye, distribusi logistik, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan hasil, penyelesaian sengketa, sampai pelantikan pemerintahan baru.
Pemilu tetap berlangsung aman dan peralihan pemerintahan berjalan damai. Asian Network for Free Elections juga mengapresiasi suasana pemilu yang aman dan damai, meskipun tetap menyampaikan sejumlah catatan mengenai administrasi dan integritas proses.
Catatan kritis itu tidak perlu ditutupi. Namun, fakta bahwa kompetisi politik nasional yang keras tidak berubah menjadi konflik keamanan berskala luas merupakan keberhasilan negara yang tidak dapat dipisahkan dari kerja pengamanan Polri.
Dalam penanggulangan terorisme, Indonesia mencatat tiga tahun tanpa serangan teroris terbuka sepanjang 2023–2025.
Aparat menangkap 147 tersangka pada 2023, 55 tersangka pada 2024, dan 51 tersangka pada 2025. Pada 2025, empat rencana serangan yang dikaitkan dengan jaringan Anshor Daulah berhasil digagalkan.
Polri juga menemukan pola perekrutan daring yang menyasar sedikitnya 110 anak di 23 provinsi dan menangani 68 anak di 18 provinsi yang terpapar ideologi ekstrem.
Tidak terjadinya serangan bukan berarti ancamannya hilang. Justru, keberhasilan pencegahan sering tidak terlihat karena tragedi berhasil dihentikan sebelum terjadi.
Penindakan dini, pelacakan jaringan, kerja intelijen, deradikalisasi, dan penanganan paparan ekstremisme terhadap anak merupakan bentuk perlindungan yang nilainya baru terasa ketika masyarakat dapat hidup tanpa ledakan, korban jiwa, dan kepanikan nasional.
Perang terhadap narkotika menunjukkan skala yang sama beratnya. Sepanjang 2024, Polri mengungkap 42.824 perkara narkotika dan menyelesaikan 36.174 perkara atau sekitar 84,47 persen.
Nilai barang bukti yang disita diperkirakan mencapai Rp8,6 triliun, dengan estimasi lebih dari 40 juta jiwa terselamatkan dari potensi paparan narkotika.
Pengungkapan itu mencakup laboratorium clandestine, jaringan lintas negara, ratusan kilogram sabu, serta produksi jutaan butir narkotika sintetis.
Besarnya perkara tersebut menegaskan dua hal sekaligus: ancaman narkotika di Indonesia masih luar biasa serius dan kapasitas penindakannya bekerja dalam skala besar.
Penghargaan terhadap Kapolri tidak berarti perang terhadap narkotika telah selesai. Penghargaan diberikan karena institusi di bawah kepemimpinannya mampu menemukan, memutus, dan membawa jaringan besar ke proses hukum.
Listyo Sigit juga menghadapi krisis internal yang dapat menghancurkan wibawa kepolisian, terutama perkara Ferdy Sambo dan Teddy Minahasa. Kasus-kasus itu merupakan pukulan berat terhadap kepercayaan masyarakat. Tidak ada alasan untuk mengecilkan luka korban, kemarahan publik, atau kerusakan reputasi yang ditimbulkannya.
Namun, kualitas seorang pemimpin juga dinilai dari responnya ketika krisis muncul di dalam institusinya sendiri. Dalam perkara Ferdy Sambo, pelaku yang memiliki pangkat dan pengaruh tinggi tetap diproses melalui mekanisme etik dan pidana.
Teddy Minahasa, seorang perwira tinggi yang terseret perkara narkotika, juga tidak memperoleh kekebalan institusional. Polri tidak runtuh karena membongkar penyimpangan di dalam tubuhnya; Polri justru mempertahankan kehormatannya dengan tidak membiarkan pangkat menjadi tameng.
Prinsip serupa terlihat ketika penyidikan menyentuh pejabat tinggi di luar Polri. Pada 2026, penyidik menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febrie Adriansyah sebagai tersangka dalam dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang.
Penyidikan itu disertai penyitaan emas dan mata uang asing dalam jumlah besar serta pelimpahan perkara kepada kejaksaan. Status tersangka tentu belum merupakan putusan bersalah dan asas praduga tidak bersalah wajib dihormati.
Arti institusionalnya terletak pada keberanian penyidik membawa perkara sensitif ke proses hukum meskipun melibatkan pejabat penegak hukum berpangkat tinggi.
Penilaian publik memberi konfirmasi tambahan. Survei Litbang Kompas pada April 2026 terhadap 1.200 responden di 38 provinsi, dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin kesalahan sekitar 2,83 persen, mencatat tingkat kepercayaan kepada Polri sebesar 82,4 persen.
Citra positif Polri meningkat dari 64,4 persen menjadi 71,5 persen, kepuasan publik naik dari 65,3 persen menjadi 67,6 persen, dan penilaian profesionalitas meningkat dari 7,76 menjadi 8,37. Sebanyak 80,6 persen responden menilai Polri telah menjadi lebih baik.
Survei tidak boleh diperlakukan sebagai cek kosong. Angka dapat berubah dan kritik masyarakat tetap harus dijawab.
Akan tetapi ketika kepercayaan, citra, kepuasan, dan profesionalitas bergerak naik secara bersamaan, ada dasar empiris untuk menyatakan bahwa reformasi pelayanan dan pengelolaan institusi menghasilkan penerimaan publik yang semakin kuat.
Pengakuan global ikut memperkuat penilaian itu. Gallup dalam Global Safety Report 2025 menempatkan Indonesia dengan skor 89 pada Law and Order Index, berada di peringkat ke-19 dunia.
Sebanyak 83 persen responden Indonesia menyatakan merasa aman berjalan sendirian pada malam hari, menempatkan Indonesia pada jajaran negara dengan persepsi keamanan tinggi.
Indeks tersebut bukan hasil penilaian internal Polri, tetapi bagian dari survei internasional terhadap lebih dari 145.000 orang di 144 negara dan wilayah.
Kepercayaan internasional juga ditunjukkan melalui penganugerahan Order of Timor-Leste, penghargaan tertinggi Pemerintah Timor-Leste, kepada Listyo Sigit pada April 2025.
Penghargaan itu diberikan atas kontribusinya terhadap demokrasi, perdamaian, stabilitas, penguatan kapasitas kepolisian Timor-Leste, keamanan kawasan, dan pengamanan kunjungan Paus Fransiskus.
Pada Juli 2025, International Trade Union Confederation–Asia Pacific turut memberikan penghargaan atas dedikasi Kapolri dalam perlindungan hak-hak buruh.
Dua penghargaan tersebut relevan dengan kriteria Bintang Republik Indonesia karena menunjukkan bahwa pengabdian Listyo Sigit tidak hanya diakui di dalam negeri.
Kepemimpinannya memiliki dampak diplomatik, regional, keamanan, ketenagakerjaan, dan kemanusiaan yang memperoleh pengakuan dari pihak di luar institusi Polri.
Tentu masih ada pekerjaan besar. Masyarakat masih mengeluhkan kekerasan berlebihan, pungutan liar, penyalahgunaan kewenangan, pelayanan yang tidak seragam, kriminalisasi, dan perilaku tidak profesional sebagian anggota.
Evaluasi terhadap penanganan demonstrasi, penggunaan kekuatan, transparansi penyidikan, serta pengawasan internal harus terus dilakukan.
Bintang Republik Indonesia Utama tidak boleh ditafsirkan sebagai penghapusan kritik atau pembenaran terhadap setiap tindakan anggota Polri.
Namun, tanda kehormatan negara memang tidak mensyaratkan penerimanya memimpin institusi yang sempurna.
Ukurannya adalah apakah ia memberikan jasa sangat luar biasa bagi negara, menunjukkan pengabdian yang berkelanjutan, mengambil risiko besar, menghasilkan dampak lintas bidang, dan memperoleh pengakuan nasional maupun internasional.
Berdasarkan ukuran itu, argumentasi bagi Listyo Sigit jauh melampaui batas penghargaan atas masa jabatan atau pelaksanaan tugas rutin.
Ia memimpin Polri melewati pandemi, memastikan pemilu dan transisi pemerintahan berlangsung aman, mempertahankan pencegahan serangan teror, membongkar puluhan ribu perkara narkotika, menghadapi skandal besar di tubuh kepolisian, meningkatkan kepercayaan publik, memperkuat persepsi keamanan Indonesia, mendukung ketahanan pangan, membangun gudang hasil pertanian, dan mengembangkan jaringan pelayanan gizi bagi jutaan warga.
Jika kontribusi dengan keluasan, kesinambungan, risiko, serta dampak seperti itu hanya ditempatkan pada kategori Bintang Mahaputera, negara berisiko mengecilkan ukuran pengabdian yang telah diberikannya.
Bintang Republik Indonesia Utama akan menjadi pengakuan yang lebih proporsional, bukan hanya terhadap Listyo Sigit sebagai pribadi, tetapi terhadap model kepemimpinan kepolisian yang bersedia hadir ketika negara menghadapi krisis kesehatan, ancaman keamanan, tekanan demokrasi, kejahatan terorganisasi, kelaparan, dan persoalan kesejahteraan.
Presiden Prabowo telah menyatakan bangga dan puas. Data nasional menjelaskan alasan kebanggaan itu. Undang-undang menyediakan kelas kehormatannya.
Karena itu, keputusan yang paling sepadan adalah menganugerahkan Bintang Republik Indonesia Utama kepada Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo atas jasa sangat luar biasa bagi keutuhan, kelangsungan, keamanan, dan kemajuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.