KENDARI,- Ketua Kamar Dagang Industri (Kadin) Sulawesi Tenggara Anton Timbang mendukung langkah Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) yang memiliki misi pengelolaan pertambangan Indonesia untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat dan negara Indonesia.
Sesuai data dari Kementerian ESDM tahun 2020 menyebutkan Indonesia memiliki ‘harta karun’ nikel sebesar 72 juta ton nikel (Ni). Salah satu daerah penghasil nikel terbesar adalah Provinsi Sulawesi Tenggara. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara, produksi nikel pada 2019 sebesar 23.967.146 ton.
Berdasarkan Jenis Bahan Tambang terdapat 189 perusahaan pertambangan yang lokasinya terbagi di 12 kabupaten/kota di Provinsi Sultra. Dari 189 perusahaan tersebut, terdapat 138 perusahaan tambang nikel, sisa perusahaan tambang aspal, emas, kromit, pasir besi, mangan, dan tembaga.
Di Sultra terdapat Kawasan Industri Konawe dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) berdasarkan Perpres No 109 tahun 2020. PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) yang bergerak dalam objek vital nasional subbidang mineral dan batubara ada di Kawasan PSN.
Presiden Joko Widodo belum lama meresmikan Pabrik Smelter PT. Gunbuster Nickel Industry (GNI) yang masih menjadi satu grup investor dengan VDNI dan PT. Obsidian Stainless Steel di Morosi, Kab Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara.
Presiden RI berharap rakyat yang ada di sekitar industri dapat merasakan manfaat, baik yang berkaitan dengan lapangan pekerjaan maupun peluang usaha baru, sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi di provinsi maupun kabupaten di mana industri berada.
“Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan daerah penghasil nikel terbesar dari empat provinsi di Indonesia. Jika potensi yang ada di Sulawesi Tenggara, memang melihat terbesar untuk komoditas nikel. Namun, kondisi sampai hari ini kita hanya sebagai penonton. Karena semua regulasi dan kewenangan sudah diambil oleh pemerintah pusat.
Kami di daerah tidak bisa melakukan apa-apa,” kata Ketua Kadin Sultra, Anton Timbang, kepada Awak Media, seusai Mengikuti Rapat Pemilihan Pengurus, Pembina, Penasihat, dan Pengawas APNI untuk kepengurusan 2022-2027 di Kantor DPP APNI, Jalan Batu Tulis Raya Nomor 11, Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (3/2/2022).
Karena itu, Kadin Sultra, kata Anton, ingin menggugah perusahaan pengolahan dan pemurnian (smelter) nikel yang beroperasi di Sulawesi Tenggara, khususnya VDNI agar semaksimal mungkin bisa melibatkan pelaku UMKM dan tenaga kerja lokal di Sultra.
Anton Timbang mengutarakan, dalam situasi Covid-19 saat ini, kehadiran perusahaan-perusahaan besar yang melakukan eksplorasi dan pengolahan tambang bisa menghidupkan pengusaha-pengusaha kecil, yang bergerak di luar sektor pertambangan.
Sejauh ini sebagian kecil tenaga kerja yang digunakan di perusahaan pengolahan dan pemurnian nikel, begitu pula dukungan untuk UMKM.
Kadin Sultra sebagai mitra strategis Pemerintah Provinsi Sultra, kata Anton, akan bergerak, turun ke lapangan dan akan masuk ke VDNI. harus ada kerja sama dengan pelaku UMKM dan menyerap tenaga kerja di sekitar pabrik atau peleburan yang dikelola VDNI. Tak pabrik atau smelter yang berada di daerah lainnya yang ada di Sultra.
“Kebetulan saya sebagai Ketua Satgas Percepatan Investasi Wilayah Sulawesi. Salah satu tugas saya semua pihak pabrik untuk melibatkan pengusaha kecil dan pengusaha daerah,” ujarnya.
Disampaikan peran Kadin Sultra yang lain dalam memberikan pendampingan, pelatihan, dan edukasi kepada masyarakat serta pengusaha kecil agar mendapatkan hak dan kesempatan yang sama.
“Pengusaha di Sultra secara garis besar trennya naik. Tahun ini kita mulai bergerak, agar hasilnya bisa maksimal,” imbuhnya.
Ia juga menambahkan peranan Kadin Sultra dalam mengakomodir perusahaan pertambangan nikel yang dikelola asing tidak bisa melangkah lebih jauh karena semua regulasi sudah ditarik oleh pemerintah pusat. Karena itu, Kadin Sultra membangun komunikasi dan kerja sama dengan asosiasi dari luar anggota Luar Biasa Kadin, salah satunya APNI.
“Kita juga menitik beratkan kepada asosiasi yang berkompeten, seperti APNI yang menyangkut masalah pertambangan nikel. Kami dari Kadin Sultra sangat mendukung langkah APNI untuk berperan lebih besar. Semoga APNI menjadi wadah yang mendukung dan mendorong pemerintah pusat, baik dari regulasi maupun masalah pertambangan di daerah,”pungkasnya.(IR)
