Palembang, (Pijarnusa) – Adanya berita yang menilai Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru memiliki kapasitas rendah oleh salah satu ormas di sumsel Badko HMI baru –baru ini, dibantah keras oleh Ketua DPD Projo Sumsel, Feriyandi, SH, melalui Wakil Ketua I, H Hidayat Comsu. SE. M.Si.
“ Semestinya pihak Badko HMI jangan melihat kinerja pemerintah propinsi dari satu sisi, kalau mereka obyektif dalam penilaian harus di lihat dari berbagai aspek sehingga pernyataan yang keluar tidak mengarah kepada opini yang sangat tendensius” kata Comsu, Jumat (15/5/20) di kantornya.
Pandemi Covid-19 sejatinya memang ajang bagi pemimpin di semua tingkatan membuktikan kualitas kepemimpinan, Ini terungkap saat digelarnya diskusi online dengan tema Evaluasi Kinerja Pemprov Sumsel terkait penanganan pandemi Covid-19 yang dihelat Cipayung Plus, Kamis (14/5) sore, semua pemimpin bersatu padu dan kompak dalam menyikapi penuntasan covid 19.
“ kami amati sejauh ini koordinasi penanganan pandemi Covid-19 sangat jelas. Terutama antara Pemprov Sumsel dengan kabupaten/kota di yang terkesan tidak berjalan sendiri-sendiri. Terkhusus DPRD Provinsi terkesan seperti tidak membiarkan pihak eksekutif dalam hal ini Pemerintah Provinsi berjalan sendiri dalam Penanganan Covid-19.
Dengan kemampuan Pemprov Sumsel dalam mengendalikan angka pasien positif Corona ini, Comsu menilai wajar apabila ada diantara elemen masyarakat yang berkomentar bahwa kebijakan Gubernur perlu di apresiasi, namun butuh dukungan semua pihak.
“ Kami yakin dalam waktu dekat ini penanganan pandemi Gubernur (Sumsel) akan memberikan ruang bagi mahasiswa dan elemen yang ada dimasyarakat untuk berdiskusi menyampaikan saran dan pendapatnya, Gubernur seperti sangat tegas terhadap apa yang terjadi sekarang ini, tentu itu menunjukan betapa tingginya kapasitas beliau sebagai Gubernur Sumsel” jelas Comsu.
Belum lagi keberadaan dapur umum yang per hari mampu menyediakan maksimal 1.500 nasi kotak, dan Comsu yakin pemerintah propinsi akan terus meningkatkan bantuan yang dibutuhkan warga yang terdampak dengan dana yang disiapkan mencapai Rp120 milyar.
Sedangkan Ketua DPRD Sumsel, RA Hj Anita Noeringhati yang ikut berpartisipasi pada diskusi tersebut mengaku sejak awal munculnya pandemi ini pihaknya telah melakukan sejumlah langkah-langkah konkret.
Diantaranya melakukan komunikasi dengan kabupaten/kota. Selain itu, juga berkirim surat kepada Gubernur Sumsel pada 16 April meminta untuk dilaksanakan percepatan penanganan pandemi Covid-19.
“Salah satunya meminta pembatasan masuk ke wilayah Sumsel untuk lebih diperketat sehingga transfer pendatang dari daerah di luar Sumsel dapat di eleminir,” kata politisi Partai Golkar ini .
Terkait pelaksanaan PSBB di Palembang dan Prabumulih yang baru akan dilakukan pada H+2 Idul Fitri, Anita yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Gugus tugas penanganan Covid-19 Pemprov Sumsel ini angkat bicara.
“Dalam rapat Pak Gubernur menyampaikan sebelum pemberlakuan PSBB agar terlebih dulu dilakukan persiapan yang matang. Termasuk juga harus di sosialisasikan kepada masyarakat dan mempertimbangkan berbagai aspek baik kesehatan, ekonomi dan keamanannnya,” kata politisi yang juga berlatar belakang sebagai advokat/pengacara ini.
Selain dari sejumlah OKP dan organisasi kepemudaan dan mahasiswa, diskusi online ini turut dihadiri sejumlah pihak diantaranya Dir Intelkam Polda Sumsel, Kombes Pol Budi, Danrem 044/Gapo dan Kabid Dokkes Polda Sumsel, Kombes Pol dr Syamsul. (daeng)
