PIJARNUSA.COM – Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Purwakarta, dr. H. Agung Darwis Suriaatmadja, M.Kes., bersama Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian dan Pembangunan Tin Sumartini, SE., Kp., MM, mengikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah 2026 dan Sosialisasi Kesiapsiagaan Menghadapi Dampak Fenomena El Nino secara virtual di Aula Kantor Bapperida.
Rapat yang dipimpin Mendagri Jenderal Pol. (Purn) Prof. Drs. H. M. Tito Karnavian, M.A., Ph.D., ini membahas dua agenda utama: kesiapsiagaan menghadapi dampak fenomena El Nino 2026 dan pengendalian inflasi daerah. Deputi Kemenko PMK, menyampaikan arahan Menko PMK agar pemerintah daerah segera memetakan sumber air baku, mengampanyekan panen air hujan, mengendalikan konsumsi air, dan menyiapkan rencana kontingensi termasuk mobil tangki air. BMKG memprediksi peluang El Nino kuat mencapai 99% dengan puncak kekeringan ekstrem Juli hingga September 2026, sehingga BNPB mendorong optimalisasi OMC, penguatan sarpras, patroli terpadu TNI-Polri bersama masyarakat di desa rawan karhutla, serta pemadaman dini dan modifikasi cuaca.
Mendagri menekankan pentingnya meninjau dampak El Nino terhadap produksi komoditas pangan prioritas nasional, karena gangguan ketersediaan dan harga bahan pokok dapat memicu gejolak sosial dan memengaruhi stabilitas ekonomi.
“BNPB juga mengingatkan perlunya SOP distribusi air bersih lintas kabupaten/kota dan penanaman hutan di hulu sebagai mitigasi jangka panjang, mengingat dampak kekeringan tidak hanya pada air dan pangan, tetapi juga pada potensi kebakaran hutan dan lahan,” tegasnya.
Pada sesi pengendalian inflasi yang dipimpin Sekjen Kemendagri Komjen. Pol. Drs. Tomsi Tohir, M.Si., BPS melaporkan IPH Minggu ke-4 2026 menunjukkan 30 provinsi mengalami kenaikan dengan komoditas utama adalah cabai merah, beras, bawang merah, dan daging sapi.
Menindaklanjuti hal tersebut, Pemkab Purwakarta akan memperkuat pemetaan desa rawan kekeringan dan karhutla, optimalisasi embung dan distribusi air bersih serta pengawasan harga pangan oleh TPID melalui operasi pasar dan kerjasama antar daerah agar inflasi tetap terkendali.