PIJARNUSA.COM – Ratusan massa yang tergabung dalam Forum Ormas dan LSM Kabupaten Purwakarta menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor Pemerintah Daerah (Pemda) Purwakarta.
Aksi tersebut dilakukan menyusul munculnya informasi yang menyebut program Universal Health Coverage (UHC) atau jaminan kesehatan gratis bagi masyarakat akan dihentikan.
Dalam aksi itu, sejumlah organisasi ikut terlibat, di antaranya Pemuda Pancasila (PP), Gibas, LSM Barak, LSM NKRI, BAPEKSI dan BPPKB.
Massa menyampaikan beberapa tuntutan kepada Pemerintah Kabupaten Purwakarta. Mereka meminta Pemda memberikan jaminan bahwa program UHC tidak akan dihentikan maupun dikurangi kuotanya.
”Selain itu, mereka juga meminta pemerintah tetap mengutamakan kepentingan masyarakat, terutama dalam pelayanan kesehatan,” tegasnya, Senin (22/6)2026).
Forum Ormas dan LSM juga meminta Pemda bersama DPRD mengawasi penggunaan anggaran kesehatan agar tetap berpihak kepada masyarakat kecil.
Massa turut menyoroti pelayanan rumah sakit yang dinilai masih perlu diperbaiki. Mereka meminta tidak ada diskriminasi terhadap pasien pengguna kartu UHC.
Tak hanya itu, peserta aksi juga meminta pemerintah melakukan perbaikan tata kelola keuangan daerah dan membangun komunikasi yang lebih terbuka dengan masyarakat.
Menanggapi aksi tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Purwakarta Sri Jaya Midan langsung menemui massa untuk memberikan penjelasan.
Ia menegaskan bahwa Pemda Purwakarta tidak pernah berencana menghentikan program UHC.
Menurutnya, informasi yang beredar muncul karena adanya kesalah pahaman terkait istilah cut-off yang digunakan dalam proses pembaruan data penerima manfaat.
”Pada intinya program UHC ini tidak akan dihentikan. Tidak ada penghapusan UHC,” kata Sri Jaya Midan di hadapan peserta aksi. (Ds)