Oleh: Laksamana Sukardi
APBN bukan sekadar kumpulan angka.
APBN adalah cermin: seberapa optimis pemerintah melihat masa depan, seberapa hati-hati menghadapi risiko, dan siapa yang akan menanggung beban ketika uang negara terbatas.
Sekilas, RAPBN 2027 menenangkan.
Pertumbuhan 6%, inflasi 2,5%, kurs Rp17.500/USD, ICP US$75/barel, imbal hasil SBN 10 tahun 6,9%, dan defisit 2,4% PDB. Penurunan defisit tentu patut diapresiasi.
Tapi angka 2,4% itu tidak berdiri sendiri.
Ia dihitung dari PDB dengan asumsi ekonomi tumbuh 6%. Jika pertumbuhan meleset, penyebutnya mengecil. Penerimaan juga ikut tertekan.
Artinya: defisit 2,4% hanya sekuat asumsi pertumbuhannya.
Karena itu pertanyaannya bukan “bagaimana jika semua asumsi tepat”.
Pertanyaannya: seberapa kuat APBN jika dunia tidak baik-baik saja?
- Asumsi yang Rapi, Tapi Saling Terkait
Tidak ada asumsi RAPBN 2027 yang mustahil. 6% bisa. US$75 bisa. Inflasi 2,5% bisa.
Masalahnya: semua harus jalan baik bersamaan.
Padahal ekonomi tidak bekerja di ruang terpisah. - Guncangan Eksternal
Bayangkan konflik membuat harga minyak naik.
Impor energi lebih mahal. Jika dolar ikut menguat, beban dalam rupiah berlipat. Transportasi naik, produksi naik, inflasi naik. BI sulit menurunkan bunga. Pembiayaan pemerintah mahal. Konsumsi dan investasi melemah. Pertumbuhan turun.
Satu variabel, minyak, bisa merambat ke seluruh sistem: minyak, rupiah, inflasi, bunga, pertumbuhan.
Minyak US$75: asumsi, bukan jaminan
US$75 mungkin terjadi jika geopolitik membaik.
Tapi bagaimana jika US$90 atau US$100?
Penerimaan migas naik, iya. Tapi subsidi dan kompensasi energi juga naik. Biaya impor naik. Tekanan inflasi naik.
Kenaikan harga minyak justru bisa memperburuk posisi fiskal.
- Beban Lama yang Mengunci Ruang
2027 pemerintah harus bayar bunga utang sekitar Rp650 triliun.
Penerimaan pajak ditarget Rp2.591 triliun.
Artinya: Rp25 dari setiap Rp100 pajak habis untuk bayar bunga. Seperempat.
Itu baru bunga. Belum pokok yang jatuh tempo.
Ditambah pendidikan, gaji dan pensiun, subsidi, transfer ke daerah, pelayanan dasar.
Rp75 sisanya pun bukan “uang bebas”.
Ini legacy spending: tagihan warisan dan kewajiban yang sudah mengunci.
Akibatnya, sebelum buat kebijakan baru, sebagian anggaran sudah punya tujuan.
Ruang fiskal sesungguhnya bukan seberapa besar APBN, tapi berapa yang tersisa setelah kewajiban dibayar.
- Kapasitas Pajak yang Masih Tipis
Soal legacy spending jadi lebih berat karena kapasitas pajak kita rendah.
Tax-to-GDP Indonesia 2024 sekitar 11,8%. Rata-rata Asia-Pasifik 19,7%.
Malaysia 13%, Thailand 17,1%, Vietnam 17,2%, Filipina 18,1%, China 19,5%.
Perbandingan tidak sempurna. Tapi pesannya jelas: penerimaan kita kecil dibanding ukuran ekonomi.
Karena itu tidak cukup bilang “utang aman karena debt-to-GDP 40%”.
Negara tidak bayar utang dengan PDB. Negara bayar utang dengan penerimaan.
Semakin tipis penerimaan, semakin berat tiap kewajiban.
Ini bukan krisis utang. Tapi lampu kuningnya harus dilihat.
- PNBP: Dari Mana Kualitasnya?
Selain pajak ada PNBP.
Realisasi 2025: Rp534,1 triliun. Outlook 2026: Rp575,1 triliun. Target 2027: Rp517,4 triliun. Turun.
Selisih antara total pendapatan Rp3.426 triliun dan pajak Rp2.591 triliun bukan semua PNBP, karena masih ada kepabeanan dan cukai.
Yang berubah: dividen BUMN kini sebagian dikelola Danantara.
Aset negara tetap ada. Tapi cash flow ke kas APBN tidak sama.
Padahal APBN tiap tahun harus bayar bunga, subsidi, pendidikan. Cash flow matters.
Karena itu pertanyaannya bukan hanya “berapa target PNBP”.
Tapi “dari mana asalnya, dan seberapa berkelanjutan”.
Dari harga komoditas? Dari produksi SDA? Dari royalti? Dari perbaikan tata kelola dan pengurangan kebocoran seperti under-invoicing?
Harga komoditas di luar kendali. Tata kelola di dalam kendali.
Itu bedanya menambah penerimaan dan memperbaiki kualitas penerimaan.
- Transfer ke Daerah: Tekanan yang Tak Terlihat
TKD 2027 direncanakan Rp735 triliun. Naik 5,5% dari outlook 2026.
Tapi di 2025 pagunya pernah Rp919 triliun.
Ibarat turun dari Rp100 ke Rp70, lalu naik ke Rp74. Ya naik. Tapi belum kembali.
TKD bukan sekadar angka. Ia menopang sekolah, guru, puskesmas, jalan.
Desentralisasi adalah desain Republik. Indonesia terlalu besar untuk diurus dari satu titik.
Daerah juga harus efisien. Tapi jika ketergantungan ke pusat tinggi sementara ruang fiskal menyempit, tekanan pindah dari APBN ke APBD.
Jangan sampai APBN pusat terlihat sehat karena APBD dibuat sakit.
Masyarakat tidak hidup di tabel APBN. Mereka hidup dari pelayanan yang mereka rasakan.
- Siapa yang Menanggung Penyesuaian?
Gambaran utuhnya: target tumbuh 6%, defisit 2,4%, bunga harus dibayar, tax ratio rendah, PNBP terbatas, daerah butuh ruang, dunia tidak pasti.
Jika harus berhemat, siapa yang dikorbankan?
Program yang kurang produktif? Subsidi yang tidak tepat sasaran? BUMN? Pusat? Atau daerah?
Kualitas APBN tidak hanya diukur dari defisit.
Tapi dari siapa yang menanggung penyesuaian saat keadaan berubah.
Lima Pertanyaan Kunci
- Apa langkah jika harga minyak jauh di atas US$75?
- Bagaimana menjaga beban bunga tidak terus naik terhadap penerimaan?
- Bagaimana menaikkan tax ratio dan kualitas PNBP, termasuk menutup kebocoran, tanpa hanya membebani wajib pajak patuh?
- Bagaimana memastikan konsolidasi fiskal tidak melemahkan pelayanan daerah?
- Jika asumsi meleset, belanja apa yang pertama dipotong?
Penutup: APBN adalah Cermin Ketahanan
RAPBN 2027 bukan anggaran buruk. Defisit 2,4% menunjukkan disiplin. Itu baik.
Tapi disiplin tidak cukup dilihat dari angka.
Lihat juga: asumsi pertumbuhan, harga minyak, risiko geopolitik, beban bunga, legacy spending, kapasitas pajak, kualitas PNBP, kekuatan fiskal daerah, dan daya tahan terhadap guncangan.
Anggaran yang baik bukan yang terlihat hebat ketika semua asumsi benar.
Anggaran yang baik adalah yang tetap melindungi rakyat ketika asumsi meleset.
Pertanyaan terbesar RAPBN 2027 bukan hanya defisitnya.
Tapi: setelah semua kewajiban dibayar, berapa banyak ruang yang tersisa untuk membangun masa depan?
Utang hari ini menentukan pilihan esok.
Begitu juga cara kita mengelola pajak, SDA, BUMN, dan hubungan pusat-daerah.
APBN memang harus sehat.
Tapi tujuannya bukan sehat untuk dirinya sendiri.
Tujuannya: negara tetap mampu menjalankan kewajiban, melindungi rakyat, dan membangun masa depan, bahkan ketika dunia tidak berjalan sesuai harapan.
Jakarta, 23 Agustus 2026
Yang aku ubah:
- Struktur: dibagi 7 bagian bernomor biar mudah diikuti pembaca media
- Pengulangan: kalimat “APBN adalah cermin…” dan “bukan sekadar…” digabung
- Transisi: tiap bagian diakhiri dengan 1 kalimat benang merah ke bagian berikutnya
- Data: tetap semua, tapi dikelompokkan agar tidak loncat-loncat
- Nada: lebih tegas di pertanyaan kunci dan penutup
Mau aku bikinin juga versi yang lebih pendek 800 kata untuk koran, atau versi yang lebih “tajam opini” untuk kolom?