Oleh: Krisna Bayu.oly
PON seharusnya menjadi alat pembinaan, bukan pesta mahal yang datang setiap empat tahun. Jika tujuan akhirnya prestasi, keberhasilan tak boleh diukur dari megahnya seremoni atau banyaknya venue baru, melainkan dari kualitas kompetisi dan perkembangan atlet.
Pekan Olahraga Nasional lahir pada 1948, ketika Indonesia masih berjuang mempertahankan eksistensinya sebagai negara. PON saat itu bukan sekadar pertandingan.
Ia menjadi pernyataan politik, simbol persatuan, dan bukti bahwa bangsa yang baru merdeka mampu menyelenggarakan kegiatan nasional.
Namun Indonesia hari ini bukan Indonesia 1948. Kita memiliki stadion, gelanggang olahraga, kolam renang, lintasan atletik, serta berbagai fasilitas latihan di banyak daerah. Kita juga memiliki klub, perguruan tinggi, pemerintah daerah, badan usaha, dan organisasi cabang olahraga yang menjadi bagian dari ekosistem pembinaan.
Karena itu, pertanyaan yang patut diajukan bukan apakah PON masih penting. PON tetap penting. Pertanyaannya: mengapa PON masih harus diselenggarakan dengan pola yang kerap mendorong daerah berlomba menjadi tuan rumah, membangun fasilitas, dan menyiapkan pesta besar sementara atlet membutuhkan kompetisi yang lebih rutin dan pembinaan yang lebih konsisten?
PON terlalu penting untuk terus diperlakukan sekadar sebagai proyek empat tahunan.
Siklus mahal yang berulang Pola lama mudah dikenali.
Tuan rumah ditetapkan. Venue disiapkan. Anggaran membesar. Kepanitiaan dibentuk. Seremoni dirancang. Fasilitas dikebut. Pertandingan berlangsung. Setelah itu, perhatian beralih.
Empat tahun kemudian, siklus yang sama dimulai lagi. Tidak semua pembangunan untuk PON otomatis sia-sia. Ada fasilitas yang memang dibutuhkan dan dapat dimanfaatkan masyarakat dalam jangka panjang.
Namun pertanyaan tentang manfaat dan biaya tetap harus dijawab secara terbuka: berapa besar belanja PON yang benar-benar memperkuat pembinaan atlet, dan berapa besar yang terserap untuk kebutuhan penyelenggaraan sementara?
Olahraga prestasi tidak dibangun oleh panggung pembukaan yang megah. Ia dibangun oleh atlet, pelatih, kompetisi, nutrisi, pemulihan, sport science, scouting, dan program jangka panjang. Jika perhatian dan anggaran terlalu banyak berputar di sekitar pesta penyelenggaraan, kita perlu bertanya: apakah yang sedang dibangun sungguh-sungguh olahraga, atau justru mesin proyeknya?
Kejuaraan nasional tak perlu menunggu empat tahun PON semestinya dikembalikan pada fungsi dasarnya: kompetisi olahraga nasional. Kompetisi itu tidak harus menunggu empat tahun.
Penyelenggaraan tahunan bukan berarti seluruh cabang olahraga harus dipertandingkan sekaligus setiap tahun dalam satu pesta raksasa. Yang diperlukan adalah kalender kejuaraan nasional yang terencana: cabang olahraga bertanding sesuai kebutuhan, dengan jadwal, standar, dan sistem pembiayaan yang jelas. PON dapat menjadi payung kompetisi nasional, sementara pelaksanaannya tersebar di berbagai daerah.
Jika sebuah venue sudah memenuhi standar, gunakan. Jika fasilitas di suatu daerah layak untuk satu cabang, pertandingan cabang itu dapat digelar di sana. Tidak ada alasan untuk memusatkan semua pertandingan di satu atau dua provinsi apalagi membangun venue baru hanya agar sebuah daerah dapat menyandang status tuan rumah.
Prinsipnya sederhana: yang dicari adalah venue yang layak, bukan daerah yang ingin menjadi tuan rumah.
Tentu, penggunaan fasilitas yang sudah ada bukan berarti semua persoalan selesai. Standar teknis, keselamatan, aksesibilitas, akomodasi, transportasi, dan pengawasan tetap harus dipenuhi. Namun itu berbeda dari membangun besar-besaran demi mengejar tenggat pertandingan. Pembangunan baru seharusnya menjadi pengecualian yang dibuktikan kebutuhannya, bukan kebiasaan yang otomatis menyertai PON.
Atlet tak boleh menunggu PON untuk bertanding Atlet elite membutuhkan kompetisi rutin. Mereka perlu menguji kemampuan, mengukur kemajuan, menghadapi lawan, dan memperbaiki kelemahan sepanjang tahun.
PON yang hanya hadir empat tahun sekali tidak bisa menjadi tulang punggung kalender kompetisi.
Lebih berbahaya lagi jika PON menjadi puncak karier atlet seolah-olah medali nasional adalah tujuan akhir. PON seharusnya menjadi salah satu tahap dalam perjalanan menuju Asian Games, kejuaraan dunia, dan Olimpiade, bukan “Olimpiade kecil” yang menyerap seluruh perhatian.
Cabang olahraga harus berada di pusat sistem pembinaan karena merekalah yang memahami kebutuhan atlet, pelatih, kompetisi, dan jalur perkembangan dari usia muda hingga elite. PON berfungsi sebagai platform kompetisi nasional; ia bukan pengganti kalender cabang olahraga, bukan pula pusat dari seluruh pembinaan.
Hemat bukan slogan
Mengurangi seremoni dan pembangunan yang tidak perlu bukan sekadar upaya terlihat hemat. Itu soal prioritas.
Setiap rupiah yang tidak dipakai untuk kebutuhan penyelenggaraan yang berlebihan harus diarahkan dengan ukuran yang jelas: berapa banyak yang sampai kepada atlet dan pelatih? Berapa banyak yang digunakan untuk kompetisi, peralatan latihan, pemulihan, nutrisi, pembinaan usia muda, dan uji coba internasional? Apa hasil yang dapat diukur?
Tanpa transparansi, seruan “anggaran untuk atlet” mudah berubah menjadi slogan baru.
Pemerintah perlu membuka perencanaan dan realisasi belanja secara rinci, lalu mengevaluasi manfaatnya setelah pertandingan selesai. Pengawasan juga harus cukup kuat untuk memastikan belanja tepat sasaran dan aset yang dibangun benar-benar digunakan.
Kita tidak boleh menuduh semua pihak melakukan penyimpangan. Tetapi kita juga tidak boleh menutup mata terhadap persoalan tata kelola, beban anggaran, dan aset yang pemanfaatannya perlu dipertanyakan. Sistem yang berulang kali menciptakan risiko pemborosan harus diperbaiki sebelum masalah yang sama muncul lagi.
Bonus bukan pengganti pembinaan
Penghargaan kepada atlet berprestasi layak diberikan. Namun skema bonus juga perlu dievaluasi agar tidak membuat PON menjadi tujuan yang lebih menarik daripada kompetisi internasional dan pembinaan jangka panjang.
Bonus adalah pengakuan, bukan sistem pembinaan.
Investasi terbesar tetap harus diberikan pada proses yang menghasilkan prestasi: pelatih berkualitas, kalender kompetisi, fasilitas latihan yang terawat, dukungan medis dan sport science, serta kesejahteraan atlet.
Jika atlet hanya mendapat sorotan saat meraih medali, tetapi harus menghadapi ketidakpastian dalam latihan dan kompetisi, berarti persoalannya bukan kurangnya seremoni penghargaan. Persoalannya adalah sistem yang belum cukup menopang karier mereka.
Pemerintah harus memilih
Perubahan ini tidak bisa dibebankan kepada atlet atau cabang olahraga semata. Pemerintah harus menetapkan arah, standar, pembagian tanggung jawab, serta mekanisme akuntabilitasnya. PON bukan milik satu organisasi, satu pejabat, atau satu daerah. Ia adalah bagian dari sistem olahraga nasional dan harus dikelola untuk kepentingan atlet serta publik.
Presiden dan pemerintah perlu menjawab pertanyaan mendasar: apakah PON akan terus menjadi pesta besar empat tahunan, atau diubah menjadi sistem kompetisi nasional yang lebih rutin, tersebar, dan berorientasi pada prestasi?
Mengubah pola PON tentu tidak mudah. Ada tradisi, kepentingan daerah, dan persoalan teknis yang harus diselesaikan. Tetapi tradisi bukan alasan untuk mempertahankan cara yang tidak lagi menjawab kebutuhan. Reformasi juga tidak berarti menghapus PON. Justru sebaliknya: menyelamatkan maknanya dari beban seremoni dan proyek yang berulang.
Mulailah dengan kalender kompetisi nasional yang terintegrasi, pemetaan venue yang transparan, standar penyelenggaraan yang tegas, serta evaluasi terbuka atas biaya dan manfaat. Gelar pertandingan di tempat yang fasilitasnya sudah tersedia. Bangun baru hanya jika kebutuhan dan manfaat jangka panjangnya terbukti. Kurangi seremoni yang tidak memberi nilai tambah bagi atlet. Perkuat cabang olahraga dan pastikan anggaran pembinaan dapat ditelusuri hasilnya.
Ukuran keberhasilan PON bukan seberapa megah pembukaan, seberapa banyak pejabat hadir, atau seberapa besar proyek yang dibangun. Ukurannya adalah apakah kompetisi meningkat, pembinaan membaik, dan atlet Indonesia semakin siap bersaing di tingkat dunia.
PON harus menjadi alat prestasi, bukan tujuan prestasi. Kalau kita serius ingin melahirkan juara dunia, kita harus berani mengubah cara menyelenggarakan olahraga nasional. Jangan sampai uang negara berputar semakin besar, sementara prestasi atlet berjalan di tempat.
PON milik Indonesia. Karena itu, yang harus diutamakan bukan pesta penyelenggaraannya, melainkan masa depan atletnya.