PURWAKARTA – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Politeknik Enjinering Indorama menyampaikan pernyataan sikap terhadap sejumlah persoalan nasional yang dinilai berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Pernyataan itu dibacakan pada 3 September 2026.
Ketua BEM Politeknik Enjinering Indorama, Agung Aditya, menegaskan mahasiswa tidak boleh bersikap pasif di tengah persoalan rakyat.
“Mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk menyuarakan ketidakadilan, kesenjangan, dan kebijakan yang belum berpihak kepada kepentingan masyarakat,” ujar Agung.
Dalam pernyataannya, BEM Indorama mengajukan enam tuntutan utama kepada pemerintah:
1. Jaminan hak kelompok rentan: Pemerintah diminta menjamin pemenuhan hak penyandang disabilitas dan tuna wisma, termasuk akses terhadap kesempatan kerja dan program pemberdayaan.
2. Pemerataan pendidikan: Memastikan akses pendidikan yang berkualitas dan terjangkau di seluruh jenjang.
3. Penguatan ekonomi rakyat: Memperkuat ekonomi primer bagi petani dan nelayan, serta memberantas praktik penguasaan lahan secara ilegal yang merampas hak masyarakat.
4. TNI di ranah sipil: Mencabut mandat TNI dari proyek-proyek sipil seperti pertanian skala besar atau Food Estate, dan mendorong DPR merevisi UU TNI.
5. Bonus demografi: Menjadikan bonus demografi sebagai kekuatan pembangunan melalui peningkatan kualitas pendidikan, kompetensi, dan penyediaan lapangan kerja yang layak.
6. Prioritas APBN: Meninjau kembali prioritas penggunaan anggaran negara dan menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama, mengingat dampaknya terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Agung menekankan, tuntutan tersebut bukan sekadar kritik, melainkan bentuk kontrol sosial mahasiswa terhadap jalannya pemerintahan.
“Kami menolak menjadi generasi yang hanya melihat tanpa berani bersuara. Mahasiswa bukan sekadar pengisi ruang kelas, bukan hanya pencari gelar, dan bukan penonton ketika persoalan rakyat terjadi di depan mata,” tegasnya.
BEM Indorama berharap pemerintah menjadikan aspirasi ini sebagai bahan evaluasi untuk merumuskan kebijakan yang lebih responsif, adil, transparan, dan berpihak kepada masyarakat.**