PURWAKARTA — Pemerintah Kabupaten Purwakarta menghadiri Rapat Kerja Komisi II DPR RI dan Rapat Dengar Pendapat bersama pemerintah pusat. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Sekretariat Daerah.
Rapat ini menjadi forum koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk membahas isu strategis terkait pengelolaan pemerintahan, tata ruang, pertanahan, aset daerah, serta implementasi program prioritas pemerintah pusat hingga tingkat desa.
Fokus pembahasan rapat: Evaluasi Pengelolaan Aset Daerah
Agenda utama menyoroti pengelolaan Barang Milik Daerah dan aset Badan Usaha Milik Daerah. Evaluasi dilakukan untuk memastikan aset dikelola secara optimal, tertib, transparan, dan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta mendukung pembangunan.
Reforma Agraria dan Lahan Sawah Dilindungi
Pemerintah daerah juga mengevaluasi perannya dalam Gugus Tugas Reforma Agraria dan kebijakan Lahan Sawah yang Dilindungi. Pembahasan ini bertujuan memperkuat sinergi pusat-daerah dalam menjaga keberlanjutan lahan pertanian dan memastikan kebijakan tata ruang berjalan sesuai ketentuan.
Program Prioritas Presiden di Desa
Pemerintah daerah didorong memastikan program prioritas presiden di desa diimplementasikan efektif dan tepat sasaran. Tujuannya agar program tersebut memberi dampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
Dalam Rapat Dengar Pendapat, para kepala daerah juga menyampaikan kendala dan persoalan koordinasi di wilayah masing-masing, khususnya terkait tata ruang dan pertanahan. Masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi bersama untuk memperkuat koordinasi dan mencari solusi atas hambatan pelaksanaan kebijakan di daerah.
Rapat ini dihadiri langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Wakil Menteri ATR/BPN, anggota Komisi II DPR RI, Plt. Kepala Badan Bank Tanah, serta para Gubernur se-Indonesia. Sementara para Bupati/Wali Kota dan Sekretaris Daerah se-Indonesia mengikuti secara daring. (Ds)