PIJARNUSA.COM – Dunia pendidikan kembali dihadapkan pada praktik yang patut dipertanyakan. Informasi yang beredar menyebutkan bahwa siswa di SMKN 1 Purwakarta, diminta membawa paving block dengan dalih untuk kebutuhan latihan atau praktik.
Pertanyaannya, apakah ini benar bagian dari proses pendidikan, atau justru bentuk pungutan terselubung yang dibungkus kegiatan praktik?
Dan menurut tokoh Purwakarta M. Agus Yasin, bahwa alam sistem pendidikan nasional, sekolah tidak boleh membebani peserta didik dengan kewajiban di luar ketentuan yang jelas. Apalagi dalam bentuk barang, yang berpotensi menimbulkan beban ekonomi.
Jika benar setiap siswa diminta membawa paving block tanpa dasar regulasi yang transparan, maka praktik ini patut diduga sebagai bentuk penyimpangan,” tegas Agus, Selasa (12/5/2026).
Hal itu dimungkinkan, karena diduga tidak adanya penjelasan terbuka terkait dasar kurikulum atau kegiatan pembelajaran.
Persoalannya, apakah kebijakan ini sesuai dengan prinsip dasar sistem pendidikan? Apabila tidak, maka berpotensi menjadi pungutan dalam bentuk barang, dan tidak mencerminkan prinsip pendidikan yang adil dan tidak diskriminatif.
Jika alasan “latihan ketarunaan” atau apapun sebutannya dijadikan dasar, maka sekolah wajib membuktikan bahwa kegiatan tersebut. Yakni, tercantum dalam modul ajar resmi. Relevan dengan kompetensi keahlian siswa, serta tidak dibebankan secara sepihak kepada siswa.
Jika tidak, maka publik menilai bahwa ini adalah bentuk pengalihan tanggung jawab sekolah kepada siswa dan orang tua,” jelasnya.
Praktik seperti ini, jika dibiarkan, berpotensi menciptakan preseden buruk. Bahwa sekolah bisa dengan mudah “meminta” sesuatu dari siswa atas nama kegiatan belajar, tanpa transparansi dan akuntabilitas.
Pendidikan seharusnya menjadi ruang pembentukan karakter dan kompetensi, bukan ruang pembebanan biaya terselubung. Oleh karena itu, pihak SMKN 1 Purwakarta segera memberikan klarifikasi terbuka kepada publik. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat turun tangan melakukan evaluasi dan investigasi, dan jika ditemukan pelanggaran, maka harus ada tindakan tegas dan transparan.
Jangan sampai praktik seperti ini dianggap hal biasa. Hari ini paving block, besok bisa bentuk lain yang lebih memberatkan.
Pendidikan tidak boleh dijadikan ruang improvisasi kebijakan tanpa dasar. Lebih berbahaya lagi jika dibungkus dengan narasi “latihan”, untuk menutupi praktik yang menyimpang.
Tegasnya, jika benar untuk pendidikan, tunjukkan regulasinya. Dan jika tidak ada, maka ini bukan pendidikan, tapi ini pembebanan,” tegas Agus.
Dilain hal. Menurut salah satu orang tua murid yang tidak mau disebut namanya mennyatakan, bahwa Pendidikan dasar taruna itu memang baik apalagi soal pelatihan dasar siswa, namun ada yang kami kurang setujui sebenarnya, ketika siswa di haruskan dibebani membawa dua buah paving block yang rencananya mulai hari Senin mendatang tiap hari, selama empat hari kedepan, dari mulai siswa kelas 1, 2 dan Dua kelas dari kelas 3,” terangnya.
Dalam rapat komite yang digelar Jumat 8 Mei 2026, SMKN 1 Purwakarta (Nepur), dari hasil rapat Komite dengan bagian kesiswaan sekolah yaitu, dalam rangka Reorientasi Latihan Dasar Taruna (Latdastar) SMKN 1 dengan memberikan surat pernyataan kesediaan mentaati tata tertib, dalam persoalan ini menurutnya betul ini jelas mendidik siswa, namun persoalan yang harus membebani siswa bawa paving block, saya sendiri kurang setuju,” tegasnya.
Dan sesuai Permendikbud No 75 Tahun 2016, komite itu wajib menampung aspirasi, menggalang dana/ sumber daya secara transparan,dan mengawasi kinerja sekolah. Adapun kewajibannya menggalang bantuan dan sumbangan dari masyarakat secara sukarela bukan pungutan wajib.
Kemudian Komite juga bertugas melakukan pengawasan dalam mengevaluasi kinerja sekolah termasuk sarana dan prasarana dan mutu pengajaran. sedangkan salah satu larangannya tidak boleh melakukan pungutan wajib (sumbangan harus sukarela).***