PIJARNUSA.COM – Diduga adanya persoalan tidak berfungsinya alat dari pengadaan Pembangkit listrik Tenaga Surya (PLTS) dari Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta, hal ini perlu pentingnya untuk jadi pertanyaan, karena sudah menyangkut anggaran yang sudah direalisasikan Dinas Kesehatan Purwakarta.
Apakah ada kemungkinan persoalan ketidakwajaran soal teknis ini, bahwa unit PLTS yang diduga dibeberapa lokasi seperti, di puskesmas Pasawahan, Mulyamekar, Jatiluhur, Kiara pedes, dan Sukasari yang dinyatakan seolah membebani arus listrik PLN, dengan kondisi seperti ini ketika alat tidak berfungsi secara optimal perlu dipertanyakan dari proses standar operasional procedure (SOP) dari serah terima pekerjaan tersebut.
Mengangkut persoalan ini, Ketua DPC Relawan Perjuangan Demokrasi (REPDEM) Kabupaten Purwakarta, Asep Yadi Rudiana. SH, atau yang akrab disapa Asep Bentar, menyikapi bahwa isu mengenai dugaan penggunaan anggaran sejumlah Rp.6 miliar tersebut harus segera dijawab oleh otoritas berwenang melalui audit investigatif.
“Jika benar ada isu aliran dana hingga Rp.6 miliar yang menyimpang, maka ini bukan lagi sekadar salah urus, tapi perampokan uang rakyat secara sistematis. APH tidak boleh menunggu bola. Selentingan di lapangan ini harus dibuktikan dengan memeriksa RAB dibandingkan dengan fakta fisik di lapangan,” tegasnya.
Selanjutnya, tentang pola kerusakan yang serentak di hampir seluruh unit mengindikasikan adanya penggunaan komponen yang tidak sesuai spesifikasi harga yang dibayarkan negara.
Dan kami berharap pihak yang berwenang dalam hal ini Kejaksaan Negeri Purwakarta, menelusuri persoalan kotak pandora proyek PLTS ini. Apakah angka-angka fantastis yang menjadi pembicaraan di lapangan tersebut merupakan fakta yang tersembunyi, atau sekadar kegagalan perencanaan?
Dan yang jelas bahwa, uang rakyat dalam jumlah besar telah digelontorkan, namun manfaatnya hingga kini masih gelap gulita, segelap panel surya yang terpasang namun tak berfungsi,” jelas Asep.
0