Palembang, (pijarnusa) Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat Paguyupan Anti Kriminal dan Tumpas Kejahatan, Drs, Arbain, melaporkan dugaan penyimpangan anggaran KONI Sumatera Selatan, ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Selasa (28/9/21) di Palembang.
“Saya sampaikan pada Kejaksaan terkait dugaan penyimpangan anggaran pelatda dan fasilitas serta keberangkatan atlit Rp.12,5 milyar, masalah gaji pengurus koni ada berapa bulan yg belum dibayar dan konsumsi pelatda yang di mark up serta fasilitas atlit yang berangkat PON di Papua, kostum dan tas yg di mark up,” kata Bain.
Bain juga mengakui bahwa jalur komunikasi telah ditempuh melalui mediasi dan surat somasi namun berujung nihil. ” kita sudah memberikan surat kepada KONI Sumsel agar menaati hukum aturan pengunaan anggara hibah, tidak ditanggapi,” ujar Bain.
Dalam laporan ini, Bain membawa barang bukti berupa atribut panitia pelatda dan dokumen lain terkait anggaran. “Kami lihat nanti lewat Kejaksaan ampuh atau tidak,” ungkap Bain.
Dikutip dari laman CCN.Com. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Roy Suryo beberapa waktu lalu angkat bicara perihal anggaran KONI. Menurutnya, dana hibah KONI memang sangat rawan dikorupsi.
“(Dana hibah KONI) memang sangat rawan (korupsi),” kata Roy kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis (19/9).
Politikus Partai Demokrat itu kemudian menceritakan pengalamannya saat menjabat Menpora periode 2013-2014.
Saat itu, ia mengaku sempat mendengar saran agar dana hibah tidak langsung dicairkan dan diserahkan kepada KONI. Saran itu menyebut dana hibah KONI bisa ‘diputar’ lebih dahulu.
Namun, Roy menolak melakukan saran tersebut, mengingat kebutuhan atlet jelang penyelenggaraan Sea Games 2013.
“Saya bilang waktu itu atlet itu tanding di Sea Games (bulan) November, kita enggak boleh memberikan anggarannya November. Atlet itu ada persiapan sebelumnya,” ucap anggota Komisi I DPR itu.
Ia menyebut peristiwa yang menimpa Imam mirip dengan hal yang terjadi pada koleganya yang juga mantan Menpora, Andi Mallarangeng, yang terjerat kasus korupsi proyek Hambalang, Bogor, Jawa Barat.(red)
