Warga Nilai Pemdes Haurpugur Diduga Kurang Transparan Dalam Pembagian BLT ADD

Kab.Bandung (PijarNusa.com),

Dalam masa pedemi COVID 19 , ini pemerintah berupaya memberikan bantuan ke masyarakat yang terdampak, baik berupa sembako ataupun berupa uang tunai.

Hal ini pun dilaksanakan oleh Pemdes Haurpugur, sesuai intruksi Kemendes untuk memberikan BLT ke warganya yang bersumber dari dana desa.

Tapi sayangnya pelaksanaan pembagian bantuan ini dirasakan sebagian warga Ds haurpugur masih merasakan adanya tebang pilih dan penerima ganda serta tidak adanya ketransparansian Pemdes Haurpugur terhadap data penerima bantuan.

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh salah satu tokoh masyarakat setempat, AS (50thn) ,” saya mencatat ada 6 lebih yang dobel (BLT, Kemensos & BLT ADD) , rata- rata penerimanya masih rekan dari salah satu perangkat desa, inikan mencederai masyarakat!!,” ujarnya geram.

Penerima Bansos BLT ADD khusus RW 02 banyak yang ganda karena sudah menerima bantuan BST Kemensos dari pusat, tapi dapat juga BLT ADD dengan cara mencantumkan nama suami/istrinya ,” paparnya.

Sebagai tokoh masyarakat dirinya mohon transparasi dari pemerintahan desa untuk di umumkan siapa saja yang menerima bantuan sehingga tidak timbul prasangka negatif ke Pemdes Haurpugur ,” harap AS.

 

Sementara itu, untuk menyikapi keluhan warga, awak media mencoba menemui Ketua BPD (Badan Permusyawarahan Desa) Haurpugur, Dadang Supriatna mengatakan,” Sebenarnya kita sudah menjalankan tupoksi kita sebagai mitra Pemdes, yaitu perencananan , kordinasi dan pengawasan,” ungkapnya ,Jumat 29/5 /2020.

Bahkan pihaknya sudah berulangkali meminta ke Pemdes data- data penerima bantuan , agar bisa membantu memvalidasi lagi , supaya terhindar dari penerima ganda dan bener- benar bisa tepat sasaran.

“Tapi apa daya akses kita  ditutup, Jangan takut kita mitra kok bukan musuh Pemdes,” sindir Dadang.

Kades Haurpugur, Saeful Bahri saat ditemui di kantornya, mengatakan,” Kalau masalah penerima ganda itu dikarenakan terlambatnya data yang diterima desa dari Kemensos, jadi ada potensi penerima ganda,” kilah Kades.

Terkait keluhan Ketua BPD yang sulit mendapatkan data dari staff Kesra , Saeful Bahri menyatakan bahwa tidak benar kalo dipersulit, cuma persoalannya memang karena staff kesra saya baru tahap belajar dan adaptasi , dan memang baru bekerja beberapa bulan , ” bantah Kades.Jumat ( 29/5/2020.).

Ditempat yang berbeda,  staff kesra, Asep Toto yang dihubungi melalui pesan Whatsapp menilai kinerja Kades dirasa masih lamban, tapi sayang yang bersangkutan tidak memberikan penjelasan yang lebih detail***(Deri Achonx)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *