Rumpin (Bogor), Pijar Nusa – Hari selasa 4 jJanuar 2020 Pukesmas cicangkal mengadakan musayawarah masyarakat desa (MMD) yang dilaksanakan di aula kantor desa Mekarsari kecamatan Rumpin kabupaten Bogor.
Acara MMD dihadiri oleh Hendrik kepala desa Mekarsari, Tatang S (sekdes), Aiptu Ateng Bhabinkamtibmas, para ketua RW, PKK, Kades Posyandu dan masyarakat.
Puskesmas Cicangkal diwakili Umar dan beberapa tim dari Puskesmas, sedangkan Pemateri di acara musyawarah masyarakat desa (MMD) ialah Ida Halimah SKM.
Acara dimulai dengan sambutan-sambutan dari kepala desa dan perwakilan dari Puskesmas Cicangkal, pemaparan materi tentang kesehatan di lingkungan masyarakat desa dan yang lainya.
Hendrik dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada para tamu undangan dan terutama kepada pihak Puskesmas Cicangkal. “Dengan adanya musyawarah ini kedepannya akan menjadi motivasi bagi kami selaku pemerintahan desa bahwa sangatlah penting tentang kesehatan dan peran posdu dan bidan desa,” ucapnya.
“Dan harapan saya kedepannya terkait tentang pelayanan kesehatan di desa lebih di tingkatkan karena jeleknya pelayanan jeleknya pasti jeleknya perintahan desa juga begitupun sebaliknya.” Tambahnya.
Acara dilanjutkan dengan pemaparan materi kesehatan dan pencegahan penyakit oleh Ida Halimah SKM, yang salah satunya membahas mengenai bahaya rokok, mengapa demikian? contoh misalkan suaminya merokok di dalam rumah/ruangan yang paling berbahaya dan besar bahanya ialah istrinya, sudah banyak contohnya yang diberitakan di media-media televisi dan online. Materi lain yang disampaikan ialah terkait tentang ODGJ dan yang lainya.
Yang menarik dalam musyawarah masyarakat desa ialah pada saat masuknya sesi tanya jawab dimana masyrakat mengajukan pertanyaan terkait tentang pelayanan bidan desa, posyandu, dan yang lainya terkait dengan pelayanan kesehatan.
Beberapa masyarakat yang merasa kecewa dan sangat menyayangkan dengan adanya musyawarah ini tidak memghasilkan apapun atau jawaban yang memuaskan bagi masyarakat. Masyarakat menilai setiap jawaban yang diberikan oleh pihak Puskesmas dan bidan desa keluar dari pertanyaan atau memberikan jawaban yang tidak sesuai dengan pertanyaan.
Bahkan salah satu ketua RW yang enggan disebutkan namanya mengatakan, “Seharusnya dengan adanya MMD kami dan masyarakat mendapatkan jawaban yang pasti terkait pelayanan kesehatan dalam hal ini bidan desa. Karena beberapa warga mengadu kepada saya bahwasannya setiap mau berobat ke bidan desa hampir tidak dilayani dan ditolak dengan berbagai macam alasan penolakan.”
“Bahkan ada beberapa warga mengatakan, ‘kalau mau sakit harus punya duit’. Yang miris bagi saya hampir semua warga yang terutama kaum perempuan kalau berobat atau cek kandungan harus ke daerah tangerang. Ini kan tidak rasionalis buat apa ada bidan desa kalau mau berobat saja harus ke daerah atau ke desa tetangga.” Ucapnya.
Lanjut dia, “harapan saya dan masyarakat agar kedepannya pelayanan kesehatan terutama bagi kaum perempuan (ibu hamil) agar ditingkatkan agar tidak ada lagi masyrakat atau warga terutama kaum perempuan berobat ke daerah lain mengingat jarak tempuh berkilo-kilo meter.” Pintanya
Umar yang mewakili atau perwakilan dari Puskesmas Cicangkal saat diwawancarai mengatakan, “Sebernanya kita ini dari sebagai tamu undangan dan pendampingi saja. Yang pertama diadakannya program musyawarah masyarakat desa (MMD) ini untuk memberikan penyuluhan, pemaparan tentang kesehatan dan konseling bagi masyarakat desa, dan memecahkan permasalahan. kegiatan mmd ini sudah dari dulu berjalan dan pihak pukesmas sudah melakukannya sejak tahun 2018 dan untuk sosialisasi baru tahun ini di tahun 2020, dari 5 (lima) desa yang kita pasilitasi atau pasilitator yang mengadakan musayawarah masyarakat desa ini baru 3 (tiga) desa.” Tuturnya.
Lanjutnya, salah satu permasalahan yang dibicarakan atau pemaparkan di dalam musyawarah salah satunya dari 900 KK tidak memiliki septitenk (jamban), “kita dari pihak Puskesmas sudah menyiapkan cetakan sepiteng (jamban) tinggal nanti pihak desa untuk menindaklanjutinya.”
Menyikapi pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat terkait pelayanan bidan desa atau yang lainnya, Umar mengatakan pihaknya akan bahas nanti dan memcahkan atau mencari solusinya.
“Kedepanya kita akan tingkatkan lintas sektoralnya (linse), pelayanan dari bidannya, Posyandunya, dan lainnya.” Tutupnya.(Boim/Ny)
