PURWAKARTA – Para pengusaha yang tergabung dalam lintas asosiasi di Kabupaten Purwakarta akan melayangkan surat ke sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait kebijakan masing-masing dinas yang tidak berpihak kepada pengusaha lokal.
“Para pengusaha lokal di Purwakarta memiliki kompetensi, kapasitas dan kapabilitas dalam mengerjakan proyek tapi sepertinya para kadis seperti Dinas Pendidikan, Dinas Cipta Karya dan Pertamanan serta Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang lebih berpihak kepada pengusaha luar,” kata Ketua Asosiasi Persatuan Kontraktor Profesional Indonesia (Perkopindo) Iwan Torana ketika dihubungi Infoka, Senin (29/7/2024).
Menurutnya, awalnya para pengusaha dari berbagai asosiasi di Purwakarta bersikap wait and see terkait pekerjaan berbagai proyek pembangunan di Purwakarta.
Tapi setelah dibiarkan, sepertinya para kadis terkait semakin menjadi-jadi dengan memboyong sejumlah pengusaha luar.
“Ya tentunya kami harus segera bersikap karena kalau ini dibiarkan terus akan sangat membahayakan,” ujarnya.
Dijelaskan, program dengan menganaktirikan pengusaha lokal sudah berlangsung selama 15 tahun ini sejak jaman bupati dahulu tapi kelihatannya seperti sudah terbiasa, makanya para pengusaha lokal harus segera bersikap,” ungkap Iwan Torana.
Seperti diberitakan, buntut dari jebolnya saluran irigasi di Desa Cihuni, sejumlah pemborong di Purwakarta menganggap Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) tidak profesional dengan memberikan proyek kepada seseorang secara berlebihan.
“Bisa-bisanya DPUTR memberikan proyek kepada seseorang secara berlebihan, sementara di Purwakarta banyak pemborong yang tidak kebagian proyek sama sekali,” kata Ketua Asosiasi Persatuan Kontraktor Profesional Indonesia (Perkopindo) Iwan Torana.
Menurutnya, memberikan proyek secara berlebihan kepada seorang pengusaha, apalagi merangkap sebagai konsultan sangat tidak dibenarkan oleh aturan.
“Aparat Penegak Hukum harus melakukan penyelidikan ke PUTR karena ditengarai banyak kejanggalan dalam pengadaan barang dan jasanya,” jelas Iwan Torana.
Ia mengaku banyak menerima keluhan dari pemborong lain yang dianggap DPUTR terlalu condong ke seorang pengusaha yang juga merangkap konsultan.
Pihaknya meminta para ketua asosiasi untuk segera bersikap mengenai masalah proyek di DPUTR ini.
“Saat pertemuan dengan para ketua asosiasi, Kepala Dinas PUTR berjanji akan bersikap adil terhadap pengusaha lain tapi kenyataannya tidak sesuai,” ungkapnya.
