Muara Enim – Adanya beberapa informasi dari masyarakat Kabupaten Muara Enim yang menduga adanya penyimpangan proyek pengadaan komputer oleh dinas pendidikan di Sikapi langsung oleh DPD Lembaga Aliasi Indonesia Sumatera Selatan dengan menerjunkan Tim Intelijen investigasinya.
Ketua DPD Lembaga Aliasi Indonesia Sumatera Selatan, Syamsuddin Djurman mengakui bahwa pihaknya dalam beberapa bulan ini sering sekali mendapat laporan dari masyarakat Muara Enim melalui pengurus DPC terutama dugaan penyimpangan pengadaan komputer sekolah di diknas Kab. Muara Enim.
” Dalam beberapa bulan ini kami banyak mendapatkan laporan dari masyarakat melalui pengurus DPC terutama dugaan penyimpangan pengadaan komputer di diknas Kab. Muara Enim,” ujar Syamsu, Selasa (13/12/222) di Palembang.
Syamsu juga menyampaikan bahwa dirinya sudah memerintahkan pengurus DPC juga mencoba bersurat dan mempertanyakan kepada Dindik sekolah-sekolah mana saja dan jumlah unit nya yang telah menerima distribusi alat-alat tersebut.
Namun jawaban nya tidak sesuai yang diharapkan. Tidak sesuai dengan Undang-Undang no 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, Dinas Dikbud kabupaten muara Enim perlu pembenahan dalam semua kegiatan agar lebih terbuka ke publik dan tidak bertanya tanya sehingga banyak dugaan dugaan yang muncul dari kalangan masyarakat.
Sementara itu Rahman selaku Ketua Aliansi BPAN Muara Enim mengajak seluruh masyarakat dan para Ormas untuk memantau Pengadaan Alat yang telah di distribusikan ke sekolah, antara lain Proyektor, Wireless Router, Komputer, printer, scaner dan alat lainnya.
Saat ini Muara Enim harus ada pembenahan dibidang pendidikan, Telah banyak nya pengadaan di bidang pendidikan akan tetapi kurang transparan dan kurang relevan dalam penyampaian informasi publik.
Karena anggaran yang digunakan sangat besar dan kebutuhan Alat Teknologi Informasi sangat dibutuhkan pihak Sekolah dalam meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di Kabupaten Muara Enim. Pungkas rahman.
Tahun 2021 lalu Dinas Dikbud mengalokasikan Rp. 7,285 Miliar untuk teknologi informasi dan media pendidikan yang di kerjakan PT. ASABA. Terbagi dalam 2 kontrak Rp. 5.919.845.024 dan Rp. 1.120.525.000 dalam pengerjaan tersebut sempat mengalami pendistribusian unit yang tidak tepat waktu dengan batas yang telah ditentukan oleh kontrak.
Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim melalui PPK Azhari membantah semua tuduhan dan mengatakan bahwa pengadaan tersebut sudah sesuai mekanisme.(DAENG)
