Jakarta | pijarnusa.com
Ketua Bidang Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan ( KABID OKK ) Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Rakyat Cinta Indonesia ( DPN GERCIN ) Mega Petrodes Keliduan S.sos dalam rilisnya yang di terima media ini, Rabu. (11/12/19).
Dalam rilisnya Ia (Keliduan.red) mengatakan bahwa diduga telah terjadi mark up anggaran di Komite Olah raga nasional Indonesia (KONI) provinsi Papua kurang lebih Rp700.M, dari total anggaran pengurus besar (PB ) PON XX yang akan berlngsung pada tahun 2020 sebesar Rp 2,4 Triliun.
Menurut Keliduan, pada tahun 2018 KONI Papua mendapatkan tambahan dana kurang lebih Rp85.M, namun penggunaan anggaran tersebut tidak jelas di pergunakan untuk apa.
“Berdasarkan informasi yang telah kami peroleh, sudah tiga kali dewan perwakilan rakyat provinsi (DPRP) Papua telah mengundang pengurus KONI Papua untuk pembahasan pemakaian dana tersebut, namun pengurus KONI Papua tidak hadir dalam memenuhi undangan dari DPRP papua. Pertanyaannya ada apa dan kenapa sampai KONI Papua tidak mengindahkan undangan tersebut? ” ujar mantan aktivis BEM Universitas Cenderawasih ini, penuh tanda tanya.
Lebih lanjut, Keliduan yang adalah alumni Fisip Uncen mengatakan, demi terwujudnya transparansi anggaran, maka kami minta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sesegera mungkin turun ke Papua untuk memeriksa penggunaan anggaran yang telah dipakai oleh KONI
Papua dan panitia besar PON XX 2020, sebab kami menduga dana tersebut tidak di kelola secara profesional dan ada Mark Up anggaran yang diduga di lakukan oleh oknum – oknum tertentu di KONI Papua.
Keliduan yang mengatas namakan Gercin juga meminta dengan tegas kepada KPK RI agar sesegera pula memeriksa sekretaris KONI Papua (KG) yang diduga telah membeli hotel seharga Rp 8 M dari hasil dugaan korupsi dana KONI papua.
“Sekertaris KONI Papua (KG) diduga telah membeli Hotel seharga 8 M, Hotel tersebut berada di depan PLTD Waena perumnas dua distrik heram Kota Jayapura Provinsi Papua. Uang Negara harus di selamatkan jangan biarkan para elit politik korupsi uang rakyat sebebas – bebasnya, oknum-oknum pejabat seperti ini harus ditindak tegas agar dapat menjadi efek jera bagi yang lain.” Tegasnya.
Menurut KABID OKK DPN GERCIN, rakyat jangan dikasih menjadi bemper atau tameng politik untuk lakukan demo – demo papua merdeka guna melindungi mereka (oknum pejabat.red) dari jeratan hukum, karena aksi demo tersebut adalah bentuk dari pengalihan isu dugaan kasus korupsi uang rakyat di Papua.
“Persoalan Papua sudah selesai dalam NKRI yaitu 1 Mei 1969, namun yang belum selesai sampai hari ini adalah persoalan kesejahteraan orang asli Papua dan penanganan hukum yang belum maksimal di Papua, sebagai contoh kasus korupsi uang Otsus, dana APBN serta dana APBD yang turun ke papua yang seharusnya untuk kesejahteraan orang asli papua, namun di korupsi oleh oknum oknum elit politik di Papua,” paparnya.
Dirinya pun minta dengan tegas agar relawan PON XX Tahun 2020 yang di bentuk oleh DPD KNPI Papua harus segera di bubarkan karena tidak ada manfaatnya, dan bukan bagian dari marwah organisasi KNPI, KNPI adalah wadah berhimpun pemuda yang menaungi puluhan OKP dan OKPI serta pemuda pemuda Papua yang berada di tingkat kecamatan dan kampung, masih banyak hal yang musti di prioritaskan dibandingkan merekrut relawan PON XX 2020, apalagi semua struktur inti DPD KNPI Provinsi papua dilibatkan langsung sebagai relawan PON XX.
“Hal seperti Ini adalah suatu kesalahan tebesar dan terindikasi ada kepentingan yang berorientasi negatif, dan saya menduga bahwa ini adalah cara – cara licik yang di pakai untuk merampok uang rakyat yang dianggarkan untuk sukseskan PON XX Tahun 2020 di Papua.” Ujarnya.
Keliduan juga menjelaskan bahwa, tahun 2020 provinsi Papua akan menjadi tuan rumah penyelenggara Pekan Olahraga Nasional (PON), salah satu event bergengsi di tanah air, sebagai putra bangsa kami ikut bangga namun tidaklah hanyut dan larut didalam kebanggaan yang sifatnya seremoni, ada hal yang lebih substansi bagi rakyat Papua yaitu tentang perbaikan taraf hidup menuju kesejahteraan.
Hal positif yang nantinya bisa didapat dari pelaksanaan PON XX 2020 adalah terbukanya ruang – ruang temporary yang dapat mendongkrak pendapatan asli daerah ( PAD ) bagi kabupaten penyelenggara , tetapi juga bisa berdampak langsung kepada masyarakatnya.
Disisi lain terkait dengan upaya pemerintah dalam rangka mensukseskan pelaksanaan PON XX 2020 melalui kebijakan pemangkasan anggaran, dimana salah satunya adalah anggaran program strategis peningkatan ekonomi dan kelembagaan kampung (prospek ) tahun 2019/2020 yang bersumber dari APBD provinsi adalah kebijakan yg keliru dan tidak adil.
Pertanyaannya adalah, apakah dampak ekonomi dari pelaksanaan PON XX 2020 ini akan dirasakan merata oleh seluruh kalangan masyarakat Papua yang ada di kampung-kampung? (Alfian Morin).
