Bandung (Pijar Nusa Media),
Dalam kondisi menghadapi pandemi global wabah corona yang terjadi di dunia dan Indonesia khususnya, peran pemerintah baik pusat dan daerah dalam menjalankan roda kepemerintahannya harus tetap berjalan meskipun dengan berbagai keterbatasan akibat adanya peraturan serta kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah sebagai langkah meredam penyebaran Covid-19.
Hal ini pun berlaku untuk DPRD Kab. Bandung yang mengimplementasikannya dengan melaksanakan pansus LKPJ (Laporan Keuangan Pertanggung Jawaban ) Bupati tahun anggaran 2019.yang dilaksanakan dari tanggal 18 s/d 20 Maret 2020.
Salah satu anggota Pansus LPKJ Bupati, Dedi Saeful R (Anggota Fraksi Gerindra), mengatakan bahwa Intinya LKPJ di Bamus (Badan Musyawarah ) diterima, tapi dengan catatan rekomendasi kepada tiap- tiap SKPD, walaupun disana sini masih banyak kekurangannya.
“Kita apresiasi hal-hal yang positif sedangkan yang masih kurang kita evaluasi dan koreksi,” ucapnya melalui pesan di WA pada hari Rabu (20/5/2020)
Saat disinggung terkait masih adanya pembangunan Infrastruktur yang masih mangkrak seperti pembangunan pasar Majalaya, dedi menegaskan bahwa Disperidag harus lebih konsen mendorong penyelesaian pasar yang masih mangkrak terutama dalam kerjasama dengan pihak ketiga harus lebih selektif, sehingga tidak menimbulkan permasalahan atau terhambatnya pembangunan pasar tersebut.
“Rekomendasi dari Bamus dewan DPRD agar kedepannya tiap- tiap SKPD /OPD ( Organisasi Perangkat Daerah) agar petencanaan dalam arah pembangunan bisa lebih baik di tahun depan,” tutur Dedi.
Dirinya pun berharap kepada Dinsos agar lebih memperhatikan dalam pendataan penerima manfaat jangan sampai menimbulkan konflik di masyarakat.
Diakhir pembicaraan, Dedi meminta agar Bupati dan jajaran SKPD nya lebih fokus dan effisien dalam penanganan Covid-19.
(Dery Acong)
