Opini : Drs Ratu Dewa MSi
Kasus korupsi tidak pernah berhenti. Setiap hari yang paling dominan dalam portal pemberitaan baik media cetak maupun elektronik adalah tentang korupsi. Korupsi bagaikan borok yang tidak pernah sembuh.
Kenapa harus dengan kata “ kejujuran” untuk menyatakan perang terhadap korupsi? Kata itu diambil mengingat kondisi masyarakat Indonesia saat ini. Jujur adalah langkah awal untuk memberantas korupsi. Jujur juga sebagai nilai yang paling fundamental. Dan terakhir, jujur itu sudah langka di negeri ini. . Ini menyiratkan bahwa kepercayaan sulit didapat lagi.
Sudah demikian parahkah sikap dan perilaku bangsa yang terkenal dengan sopan santunnya ini? Apakah memang kejujuran di negeri ini akan terancam kepunahan? Jika kejujuran demikian langka, apa penyebabnya? Dari lapisan manakah kejujuran itu tergerus, apakah berawal dari perilaku tukang sol sepatu ataukah dari pejabat negara yang bertabur harta?
Kejujuran adalah langkah awal untuk memberantas korupsi, berarti semangat perang melawan korupsi sudah lama tertanam di pikiran masyarakat Kota. Terlebih para pejabat daerahnya yang menjadi panutan masyarakat. Karena semangat itu sudah terpatri selama sepuluh tahun lebih, seharusnya tidak ada lagi korupsi di negeri ini.
Memang, membandingkan antara moto daerah dan semangat perang melawan korupsi secara nasional itu bukanlah sesuatu yang obyektif. Bagaimanapun, rusaknya moral pejabat-pejabat di daerah pun akibat tertular perilaku korup pejabat negara. Jadi, jangan heran jika korupsi semakin mewabah sejak era otonomi daerah dan menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara paling korup di dunia. Epidemi “virus” korupsi pun bukan lagi berkembang menurut deret hitung, tetapi meningkat menurut deret ukur.
Lantas, apakah kita harus diam saja dan skeptis? Tentu saja tidak. Tapi yang terpenting, jangan percaya dengan slogan. Percayalah pada nurani.
Untuk mengatasinya kejujuran dan integritas. Bagaimana memberi pemahaman kepada masyarakat mengenai korupsi?
Masyarakat kita masih memahami korupsi sebagai tindakan mengambil uang negara. Karena itu yang menjadi pelaku korupsi adalah para pejabat. Padahal korupsi itu dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Misalnya kejadian di suatu daerah, untuk mendapatkan pekerjaan di pemerintahan atau di perusahaan daerah masyarakat yang melamar diminta untuk memberikan uang.
Masyarakat merasa itu bukan korupsi. Padahal, Undang-undang Antikorupsi kita itu kan mendefinisikan korupsi selain yang merugikan keuangan negara tetapi juga yang menerima atau memberikan suap.
Kebiasaan suap inilah yang menjadi akar maraknya korupsi dalam bentuk jual beli jabatan, pengadaan barang dan jasa, dan dalam bentuk-bentuk lain. Dapat dikatakan 80% kasus korupsi modusnya adalah suap. Nah, masyarakat kita sering melihat suap ini sebagai hal yang biasa.
Idealnya seorang kepala daerah yang terpilih memenuhi janji – janji kampanye kepada masyarakat. Hal ini akan tercapai jika ia memiliki komitmen yang baik untuk mensejahterakan masyarakatnya, ia akan memanfaatkan unsur-unsur muspidanya. Pemberantasan korupsi sangat tergantung pada komitmen kepala daerah. Jika kepala daerahnya tidak memiliki integritas dan komitmen, apalagi bawahannya.
mengutip pernyataan Cicero, “Ikan itu mulai busuk dari kepalanya,” ketika ia mengeritik kebejatan parlemen-parlemen di Roma. “Kalau daerah ingin maju, komitmen para pejabat yang harus diperbaiki. Ini artinya jika kepala daerahnya baik, berkomitmen, dan berintegritas maka semua bawahannya akan menjalankan fungsi dan perannya. Tetapi jika kepala daerahnya “busuk” bawahannya juga akan “busuk”, maka yang harus dibersihkan pertama-tama adalah kepalanya itu agar bawahannya tidak ikut busuk.
Bagaimana solusi yang mungkin bisa kita lakukan adalah Pertama, kita harus mengajarkan masyarakat tentang pendidikan demokrasi. Kita akui bahwa proses demokratisasi kita belum matang. Proses pemilihan mulai dari desa, bupati dan lain sebagainya itu tidak benar.
Masyarakat memilih bukan karena pemimpin itu memiliki integritas tetapi karena mereka telah mendapat uang atau sumbangan tertentu dari para calon atau karena memiliki kedekatan tertentu. Karena itu, dalam hal ini masyarakat juga bersalah. Ini bisa menjadi pintu masuk bagi kita untuk mengajarkan masyarakat untuk memilih pemimpin karena memiliki kejujuran dan integritas serta komitmen untuk masyarakat.
Kedua, perbaiki kesejahteraan para kepala daerah. Itu menjadi keluhan mereka. Gaji kepala daerah itu sebenarnya kecil. Dengan urusannya yang besar banyak perhitungan yang membuat mereka menutupi dengan mengambil dari pihak lain. Sehingga terjadi rasionalisasi mengapa mereka korupsi. Begitu juga dengan aparat penegak hukum, merasa tanggung jawabnya besar tetapi pemenuhan kebutuhan mereka tidak cukup. Saya pernah berbicara dengan Bapak Presiden, “beri dong pa gaji yang cukup untuk mereka sehingga kita bisa menuntut mereka untuk kerja yang profesional. Setelah kita menjamin kita berhak menuntut kewajibannya dan zero tolerance. Menyeleweng ya pecat.”
Ketiga, kita punya semboyan profit, profesional, dan berintegritas. Kita selalu mendorong kepada ketua partai carilah kader-kader terbaik, sehingga akan menghasilkan kepala daerah yang berkualitas. Yang terjadi selama ini adalah partai politik tidak berhasil menghasilkan kader-kader terbaik. Banyak kepala daerah “abal-abalan” yang bahkan tidak memiliki ijazah atau membeli gelar tertentu. Mereka tidak mempunyai basic pendidikan, hanya bermodalkan uang dan mereka berhasil menjadi pemimpin. Partai politik tidak mementingkan itu, siapa yang berduit, dia bisa maju.
Hal ini sebenarnya juga bisa diatasi oleh pemerintah. Pemerintah seharusnya bertanggungjawab untuk menjaga dan membiayai partai. Anggaran pemerintah untuk partai sangat kecil. Padahal partai politik memiliki peran penting untuk pembinaan kader.
Mereka butuh biaya untuk menghidupi diri sendiri. Akan tetapi, ketika mereka tidak mempunyainya, mereka akan mencari duit sendiri-sendiri. Sehingga ketika anggota partainya menjadi kepala daerah, wajar saja kalau mereka menjadi rekening partai. Kami memiliki kajian bagus terhadap pendanaan partai politik. Dari hitung-hitungan kita, cukuplah untuk partai-parta yang ada. Untuk menanggung biaya partai 50%-50% lah, pemerintah sehingga untuk tiap partai politik negara itu mengeluarkan uang sekitar 5-6 T. Dari situ kita berhak dong mengawasi partai politik.
Nah dengan cara itu kita mewajibkan partai politik untuk membiayai calonnya yang mau menjadi kepala daerah. Jangan menyuruh perorangan untuk mencari duitnya sendiri atau bahkan harus membayar ke partai. Jika ini terjadi, seorang menjadi kepala daerah dengan biaya yang murah, pasti kerjanya benar, ga ada utang kok, ga keluar biaya kok. Partai harus menuntut calonnya untuk bekerja yang jelas, sejahterakan masyarakat di daerahnya. Ini bisa menjadi solusi. Kami sudah menyampaikan hasil kajian ini ke DPR dan kepada Menteri.
Persoalan kita adalah, banyak orang yang benar tetapi diam. Orang yang mengetahui persoalan tetapi diam mengakibatkan korupsi itu akan berlangsung terus menerus.
Contoh tentang sikap permisif itu misalnya, saat ada pembangunan, misalnya jalan atau pengadaan sarana-saran lain yang jelas-jelas koruptif, masyarakat cenderung menilai, “sudahlah, udah mending diperbaiki atau dilengkapi saranasarana ini”. Padahal itu adalah uang masyarakat, uang pajak. Itu adalah hak masyarakat. Mereka merasa bahwa jika ada pembangunan, itu merupakan wujud belaskasihan pemimpin, anggota DPR yang telah dipilih, dan lain sebagainya. Meskipun proyek itu dilakukan dengan proses-proses yang tidak benar.
Korupsi akan selalu ada, hanya tergantung masif tidaknya. Kita berharap memiliki pemerintah yang berintegritas dan kita harus memiliki integritas nasional. Perlu upaya yang masif. Calon Kepala daerah harus benar-benar menunjukan keberpihakannya pada masyarakat yang telah memilihnya. Bagi masyarakat, pilihlah pemimpin yang kita kenal dekat yang memiliki track record yang baik, bukan karena memiliki uang tetapi karena memiliki integritas dan keberpihakan. Masyarakat harus berani untuk melaporkan segala macam bentuk tindakan korupsi di manapun itu terjadi. Korupsi akan selalu menjadi tantangan kita bersama.
