Oleh : Andi Syafrani
Wakil presiden DPP LIRA
Banjir yang saat ini melanda sebagian warga di Jakarta serta provinsi lainnya, jelas merupakan musibah yang tak bisa diprediksi kejadiannya. Sama seperti kebakaran hutan saat ini yang melanda Australia.
Musibah tidak untuk dijadikan komoditas politik, apalagi harus sampai berujung pada class action. Yang diperlukan saat ini adalah solusi baik jangka pendek atau panjang, baik berbentuk materil atau immateril seperti kebijakan dan support moril dan mental.
Kritik sangat diperlukan terkait kebijakan pemerintah baik pusat ataupun daerah terkait kebijakan dan program nyata mengatasi, merecovery, dan mengantisipasi banjir dan korbannya, Bukan komentar nyinyir partisan yang diperlukan utk persoalan banjir, apalagi sebuah gugatan. Negara beradab macam apa yang menjadikan musibah sebagai dasar gugatan hukum? Pengadilan berkeadilan macam apa yg menghukum atas dasar keadaan musibah? Kecuali memang dianggap musibah semacam panggung politik, tangis korban yang kehilangan dianggap nyanyian hiburan semata.
Jika yang ingin dituju adalah perubahan dan perbaikan kebijakan, meja hijau persidangan blm tentu jalan utamanya. Bisa jadi malah penghambat karena dasar pijakannya adalah perlawanan, bukan kebersamaan. Padahal dalam musibah yang utama adalah kebersamaan sbg kekuatan.
