Palembang, – Wakil Gubernur Sumatera Selatan, H. Mawardi Yahya (MY) menghadiri Rapat Paripurna LXIX (69) DPRD Prov. Sumsel dengan Agenda Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Prov. Sumsel terhadap Raperda APBD Prov. Sumsel TA 2024 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Prov. Sumsel, Jum’at (18/8/2023).
Adapun pandangan umum yang disampaikan dan diterima MY di antaranya bagaimana Pemprov Sumsel dapat meningkatkan pelayanan pajak agar lebih praktis, mudah dan cepat yang dapat dilakukan secara online menyesuaikan perubahan gaya hidup masyarakat.
Selanjutnya Sebanyak 9 (Sembilan) Fraksi di DPRD Provinsi Sumatera Selatan menyampaikan Pandangan umumnya terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran (TA) 2024.
pada Rapat Paripurna LXIX (69) DPRD Prov. Sumsel dipimpin oleh Hj. Kartika Sandra Desi, SH, MM dihadiri oleh Wakil Gubernur Sumsel; Ir. H. Mawardi Yahya dan Sekretaris Daerah; Ir. S.A.Supriono, Sekretaris DPRD Prov. Sumsel; H. Aprizal, S.Ag, SE, M.Si, perwakilan OPD serta tamu undangan lainnya.
Penyampaian Pandangan umum Fraksi-fraksi DPRD Prov. Sumsel diawali oleh Fraksi Partai Golkar disampaikan oleh Drs. Tamrin, M.Si dilanjutkan Fraksi PDIP; Hj. Rita Suryani, kemudian Fraksi Gerindra; Maliono, SH, Fraksi Partai Demokrat disampaikan oleh Ir. M. Kanoviyandri, Fraksi PKB disampaikan oleh Fathan Qoribi, ST, Fraksi Partai Nasdem disampaikan Oleh Dr. Ir. H. Syamsul Bahri, MM, Pemandangan umum Fraksi PKS disampaikan oleh Mgs. H. Syaiful Padli, ST., MM, Fraksi PAN disampaikan oleh H. Juanda Hanafiah, SH, MM, diakhiri penyampaian Fraksi Hanura Perindo; Ahmad Firdaus Ishak, SE., M.Si.
Senada Fraksi menyoroti tentang Anggaran, terkait Pendapatan Asli Daerah, Belanja Daerah. diantaranya fraksi menyampaikan dalam hal mengatasi penurunan pendapatan dari pajak retribusi yang kedalanya dikarnakan tingkat kesadaran wajib pajak dan restribusi yang masih rendah disarankan agar terus meningkatkan kualitas pelayanan, selanjutnya mempertanyakan apa yang menjadi penyebab penurnan target pedapatan pada tahun 2024, Meminta penjalasan peningkatan belanja hibah, meminta Penjelasan terkait belaja tidak terduga.
Apa yg mejadi kendala serapan anggaran tidak maksimal, menyoal bagaimana Arah kebijakan inovasi Pemprov untuk Peningkatan dari sektor pajak pada LRT yang harus Berkaca dari pengelolaan MRT di Jakarta, Menyarankan agar Belanja yang konsisten dengan RPJM dan digunakan untuk Kepentingan dan kebutuhan Masyarakat kemudian mempertanyakan Langkah dalam mengurangi pembiayaan ekternal, dan lain-lain selebihnya mengapresiasi penyusunan rancangan anggaran yang telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.(adv)
