Pangandaran, Piar Nusa
Adanya perlakuan ketidakadilan dari pihak pemerintah terhadap warga petani penggarap akhirnya jadi pemicu masyarakat Kabupaten Pangandaran yang tergabung dalam Komite Anti Penindasan dan Koalisi Anti Mafia Hukum serta Mafia Pemerintah, geruduk kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pangandaran kamis 25 mei 2023.
Aksi masa tersebut didukung oleh elemen masyarakat lainnya seperti dari Serikat Petani Pasundan (SPP), Konsorsium Pemberantas Agraria (KPA), Pelajar Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), FARMABA dan warga masyarakat.
Massa diterima beberapa anggota Dewan Legislatif, antara lain Otang Tarlian dari Fraksi PKB, Solehudin Fraksi PKS, Adang – Yenyen Fraksi PAN dan Ketua DPRD Pangandaran Asep Noordin.
Alih – alih dapat memberikan tanggapan dan jawaban atas tuntutan yang disuarakan oleh para perwakilan dari elemen masyarakat pendemo tersebut ternyata ketua DPRD kabupaten Pangandaran Asep Noordin malah nyeleneh dengan menyatakan, ” DPRD jarang ngomong di media, karena jarang – jarang media menyampaikan apa yang dilakukan DPRD”.
Dengan adanya narasi yang tidak pantas dari seorang ketua dewan terhadap suatu wadah profesi, akhirnya dua organisasi profesi jurnalis di kabupaten Pangandaran ( AWP dan Pewarta ) tidak terima dan buka suara .
Inilah suara insan Pers kabupaten Pangandaran :
Hendris arisman andriana S.E selaku ketua DPD Aliansi Wartawan Pasundan (AWP) pangandaran mengungkapkan, “Saya cermati bait per bait kata per kata, bahwa kalimat yang dilontarkan oleh ketua DPRD kabupaten pangandaran tersebut sungguh sangat disayangkan, karena kalau teman – teman awak media yang bertugas di kabupaten Pangandaran mencermati narasi yang disampaikan ketua DPRD pangandaran tersebut, cukup melukai profesi kami selaku jurnalis,” ujar Hendris.
“Bukan baperan, namun perlu diluruskan statment tersebut, tidak usah lah mengungkap narasi – narasi seperti itu dan menurut saya itu tidak pantas dilontarkan oleh seorang wakil masyarakat,” ucap Hendris.
Hal senada diungkapkan Budi Setiawan selaku ketua dari DPC Pewarta kabupaten Pangandaran yang mengatakan, “Kami sebagai insan Pers wilayah Kabupaten Pangandaran merasa sakit hati dengan narasi Ketua DPRD, karena terus terang saja selama Asep Noordin menjadi Ketua DPRD Pangandaran belum pernah ada Rengiat DPRD yang di sharekan ke awak media.”
“Saat Iwan Ridwan sebagai Ketua DPRD Pangandaran, hampir dua bulan sekali selalu ada koordinasi dengan awak media tanpa di pilah-pilah, tapi sekarang selama Asep Noordin menjadi Ketua DPRD belum sekalipun kami sebagai awak media diajak koordinasi, maka sangat wajar kalau setiap kegiatan DPRD jarang sekali dipublikasikan. Statemen tersebut perlu diluuruskan, kami berharap yang namanya Pemimpin dapat lebih bijak dalam ber narasi, pantas atau tidak kah hal tersebut di lontarkan, atau ber introspeksi diri kenapa jarang terpublikasikan,” ungkap Budi.
“Awak media yang notabenenya adalah pembawa Berita, Penulis dan penjaga Pilar Demokrasi ke – 4 setelah Yudikatif – Eksekutif – Legislatif, bahkan Ketua KPK RI memberikan penghargaannya kepada Insan Pers tahun 2021 saat Hari Pers Nasional bahwa Wartawan sebagai Pahlawan Anti Korupsi ” pungkas Dua ketua Organisasi Profesi Jurnalis mewakili rekan rekan Insan Pers yang ada di Kabupaten Pangandaran. (Toni)
