Keerom (Papua) | pijarnusa.com
Menjelang akhir tahun anggaran 2019, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) kabupaten Keerom akan berupaya agar semua pekerjaan harus rampung, demi menghindari adanya temuan oleh INSPEKTORAT dan badan pemeriksa keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) perwakilan Papua.
Hal ini disampaikan langsung oleh kepala dinas PUPR kab.Keerom, Santiago Alello di ruang kerjanya, Selasa (3/12/2019), pukul 02:00 WIT.
Menurut Santiago, pihaknya (PUPR.red) telah melaksanakan tugasnya dengan baik, namun jika ada terdapat satu dua kegiatan yang mungkin bermasalah, itu terjadi karena faktor di lapangan.
“Semua kegiatan sudah kami laksanakan dengan baik dan kami juga telah melakukan monitoring terhadap setiap kegiatan pekerjaan yang sementara berlangsung, dan kami akan tetap mendorong agar sebelum memasuki tenggang waktu yang ditentukan dalam kontrak, semua perusahaan sudah bisa melakukan penagihan,” ucap Santigo.
Lanjut Santiago. Khusus bidang Bina Marga ada salah satu pekerjaan yang akan mengalami keterlambatan.
“Bidang Bina Marga PUPR Keerom memiliki satu pekerjaan yang progresnya belum mencapai 50 %, yaitu terkait paket pekerjaan penimbunan jalan trans-senggi, yamas-molof, perlu diketahui oleh publik bahwa, kegiatan tersebut sudah diprogramkan di tahun anggaran 2018 lalu, namun karena aksi pemalangan yang dilakukan oleh masyarakat setempat akhirnya pekerjaan tersebut tertunda dengan progres 11%, maka kegiatan tersebut kembali dirprogramkan ulang dan dikerjakan di tahun 2019 ini namun aksi pemalangan kembali terjadi, maka kemungkinan besar pekerjaan tersebut tidak akan rampung di akhir tahun,”tutur Santiago.
Santiago berharap. di tahun anggaran baru (2020) nanti, masyarakat dan pemerintah kampung sudah bisa mengerti dan saling mendukung demi percepatan pembangunan di kabupaten Keerom, tentunya agar pekerjaan jalan tersebut bisa secepat mungkin digunakan oleh masyarakat, demi pertumbuhan ekomi masyarakat. (Fian).
