by

Penetapan Tersangka dan Penahanan AYH Tidak Sah Secara Hukum, Pengacara Ajukan Prapeladilan

Tim Penasehat Hukum Gabungan
Dr. Ahmad Yaniasyah Hasan, SE., MM.
Plaza Sentral Lantai 9
Jl. Jend. Sudirman, Kav. 47
Jakarta Selatan, 12930
Tel: (021) 57903561, Fax: (021) 57903562

∙ Hasan Madani, SH. ∙ Aristo Yanuarius Seda, SH. ∙ Mahmuddin, SH., MH. ∙ J. Kamal Farza, SH., MH. ∙ Ifdhal Kasim, SH. LLM.

Penetapan Tersangka dan Penahanan AYH
Tidak Sah Secara Hukum

Kami Tim Penasehat Hukum Gabungan AYH, masing-masing Hasan Madani, SH, Aristo Yanuarius Seda, SH., Mahmuddin, SH., MH, J. Kamal Farza, SH., MH., dan saya sendiri, Ifdhal Kasim, SH. LLM., hari ini membacakan permohonan Praperadilan di hadapan Yang Mulia Hakim I Dewa Madebudi Watsara SH di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menguji penetapan tersangka dan penahanan klien kami.

Menurut kami, penetapan tersangka dan penahanan AYH itu bertentangan dengan ketentuan formil yang diwajibkan oleh KUHAP. Terkesan tergesa-gesa, dipaksakan, dan eksesif menggunakan rambu hukum yang ada. Karna itu, hari ini kami menguji di hadapan Yang Mulia Hakim Praperadilan, apakah penetapan dan penahanan tersangka seperti yang dilakukan oleh Jaksa seperti itu dapat dibenarkan secara hukum?

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, yang secara tegas dan jelas menentukan bahwa Penetapan Tersangka merupakan objek praperadilan. Dasar pertimbangannya adalah, “Karena penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap Hak Asasi Manusia, maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan.

Putusan MK tersebut jelas selaras dan sesuai dengan maksud dan tujuan diselenggarakannya Lembaga Praperadilan yang terdapat dalam KUHAP, yaitu terjaminnya Hak Asasi Manusia sehingga tersangka (manusia) tidak dapat diperlakukan secara semana-mena.

Permohonan Praperadilan yang kami ajukan hari ini adalah bermaksud menguji sah tidaknya penggunaan wewenang yang digunakan Penyidik dalam menetapkan dan melakukan penahanan terhadap klien kami (AYH). Lembaga Praperadilan saat ini  tidak hanya terbatas menguji wewenang Penyidik yang ditentukan dalam Pasal 77 KUHAP yaitu sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, melainkan juga penggunaan kewenangan lainnya seperti penetapan tersangka dan penahanan yang berindikasi  pelanggaran Hak Asasi Manusia

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *